Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sejak awal pihaknya selalu berbasis ideologi dan bergerak bersama wong cilik. Ia menekankan PDIP mengandalkan kekuatan kolektif khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.
"PDI Perjuangan berdiri atas kekuatan kolektif. Didasarkan oleh ideologi partai, kepemimpinan strategis yang menyatu dengan kekuatan akar rumput. Itu kekuatan partai bukan kekuatan orang per orang dan dengan kekuatan kolektif tersebut, PDI Perjuangan menyongsong pilkada dengan optimis," ujar Hasto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait sosok yang bakal maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Jokowi Effect.
Hasto mengungkapkan, di dalam Pemilu Legislatif 2024 kemarin, PDIP yang mendapatkan berbagai intervensi dan intimidasi, masih menjadi pemenang. Itu membuktikan PDIP masih dipercaya rakyat untuk mewakili suara mereka.
Baca juga : PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
"Tentu saja ini membawa spirit bagi kami untuk bekerja lebih baik, turun ke bawah lebih baik. Sehingga pilkada nanti dapat dimenangkan," jelasnya.
Untuk sosok yang bakal diusung di Jawa Tengah, lanjut Hasto, PDIP akan mendorong kader sendiri.
"Ada nama-nama yang beredar seperti Pak (mantan Panglima TNI) Andika Perkasa. Itu diusulkan di Jawa Tengah. Ada (mantan Wali Kota Semarang) Hendrar Prihadi yang memiliki kualifikasi kepemimpinan juga," tuturnya.
Soal sosok Bambang Wuryanto, Hasto menuturkan, yang bersangkutan memiliki kekuatan di akar rumput karena menjadi Ketua DPD PDIP Jateng.
“Mas Bambang kan ketua DPD sehingga otomatis memiliki legitimasi yang kuat, serta pengakuan kepemimpinan yang mengakar di grassroots. Jadi nama-nama tersebut akan disaring dan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ucap Hasto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved