Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect

Berharap Hasto Bebas, PDIP Yogyakarta Kumpulkan Uang Receh dan Ucapkan Ikrar

Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.

Pengamat Curiga Logo Baru PSI untuk Gaet Suara PDIP yang Terkait Jokowi

Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.

PDIP Sebut Narasi Jokowi soal Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran Picu Asumsi Liar

POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar

Pakar Politik Sebut Kongres PSI di Solo Jadi Tanda Mutlak Kaesang akan Kembali Duduki Kursi Ketum

Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,

Politikus PDIP Ini Setuju Gibran Berkantor di Papua: Bagus daripada Bagi-bagi Skincare

Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.

PDIP Tegaskan Tuntutan 7 Tahun Kasus Hasto Tak Pengaruhi Sikap Politik sebagai Oposisi

Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai

DKPP Ungkap Lima Masalah Pemicu PSU Pilkada

Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Harus Dipisah Mulai 2029

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Demi Pemerataan Anggaran, KPU: Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bawaslu Dinilai tak Serius Tangani Politik Uang PSU Pilkada Barito Utara

DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

Simfoni Trilogi Kerukunan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia