Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh bicara soal Pancasila palsu. Salah satunya ketika terlalu mudah mendewakan kekuasaan, lalu menghina ketika tak lagi berkuasa.
"Kita terlalu gampang mendewa-dewakan kekuasaan, pemimpin itu sudah berkuasa, paling hebat, paling top, tidak ada salah sama sekali, paling populer, dan terlalu mudah untuk menghinanya kembali ketika dia tidak berkuasa. Inilah model Pancasila palsu sebenarnya," kata Surya Paloh dalam sambutannya di acara peluncuran buku Pancasila di Rumahku, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Surya Paloh menyayangkan ketika bangsa tidak lagi menghargai Pancasila sebagai pemersatu. Sekaligus sebagai sistem nilai yang diterapkan dalam keseharian.
Baca juga : Surya Paloh Minta Gubernur Sulsel Jaga Pancasila
"Sayang seribu kali sayang kita sudah tidak lagi seutuhnya menghargai Pancasila sebagai alat pemersatu, sebagai sistem values yang menghantarkan perilaku keseharian kita," ujar Surya Paloh.
Surya Paloh juga prihatin Pancasila belum sepenuhnya dijunjung di buminya sendiri. Salah satunya tercermin dalam sikap inkonsistensi yang kerap ditampilkan.
Dia menuturkan banyak yang bebas bicara tanpa melakukan perbuatan yang nyata. Bahkan, ini mengarah pada sebuah kemunafikan.
"Bahkan inkonsistensi sikap kita semakin hari semakin kita biasakan untuk boleh berbicara apa saja, tapi tanpa diikuti dengan perbuatan yang nyata. Perilaku zosial masyarakat Indonesia hari ini yang penuh dengan hipotesis kemunafikan," ucap Surya Paloh.
Peluncuran buku Pancasila di Rumahku yang ditulis Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya ini turut dihadiri Wakil Ketua MPR dan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat atau Rerie, cendikiawan Sukidi, dan aktivis Airlangga Pribadi. (Z-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved