Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih sulit beradaptasi dengan kode etik dan menjadikan kode etik yang ketat tersebut sebagai corporate culture.
Sikap ini berbeda dengan para karyawan KPK yang lebih patuh terhadap kode etik dan menjadikannya bagian penting dalam integritas pegawai KPK. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Tumpak Hatorangan Panggabean dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (5/6).
"Jadi kalau kita lihat persentasenya paling banyak pimpinan lima orang dua sudah terkena. Satu masih dalam proses. Dalam evaluasi kami mungkin ini kalau pegawai tidak terlalu banyak hanya 97 dari 1801. Mungkin karena pegawai sudah sejak dulu ada di KPK dan sudah paham tentang kode etik KPK sebagai corporate culture di lingkungan KPK," jelasnya.
Baca juga : Polemik Ghufron Vs Albertina Ho, Ketua KPK: Semoga Segera Usai
Dia menjabarkan sejak 2020-2024 insan KPK yang terjerat masalah etik yakni dua pimpinan, tiga direktur dan 97 pegawai.
Sedangkan lima Dewas nihil dan eselon satu nihil.
"Pimpinan mungkin karena baru datang jadi masih belum beradaptasi dengan kode etik itu sehingga terjadi kesalahan kelupaan dan sebagainya. Sehingga kelihatan lebih banyak dari segi prosentase," tukasnya. (Sru/Z-7)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved