Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menuding pemberian konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai hal positif sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun, dia memandang kebijakan itu dilakukan untuk mengambil hati ormas.
"Hal demikian sangat terlambat dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," kata Din, melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6).
Din mengaku pernah meminta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menanggulangi ketidakadilan ekonomi, khususnya antara kelompok yang menguasai aset nasional di atas 60% dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
Baca juga : Lapan Perkirakan Awal Ramadan Bersama pada 13 April
"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik, political will. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan, affirmative actions, dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu," ujar Din.
Dia juga menuturkan pemberian konsesi itu bakal menemukan masalah. Selain itu, pemberian konsesi tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
"Saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil. Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara," ucap Din.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
"Lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa problem maker, bukan bagian dari masalah a part of the problem," tegas Din. (Z-1)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
"Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus."
Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogianya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia.
PAKAR Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapatkan izin konsesi.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai penerimaan konsesi tambang bagi Muhammadiyah akan sangat rawan dan membuat repot penerima konsesi.
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Argumen bahwa kelompok-kelompok agama memiliki posisi yang lebih baik untuk mengelola sumber daya demi kepentingan bersama tidak memiliki dukungan empiris.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved