Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Din Syamsuddin Tuding Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Bermotif Ambil Hati

Fachri Audhia Hafiez
04/6/2024 11:19
Din Syamsuddin Tuding Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Bermotif Ambil Hati
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin(MGN/Kautsar Widya Prabowo)

MANTAN Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menuding pemberian konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai hal positif sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun, dia memandang kebijakan itu dilakukan untuk mengambil hati ormas.

"Hal demikian sangat terlambat dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," kata Din, melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6).

Din mengaku pernah meminta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menanggulangi ketidakadilan ekonomi, khususnya antara kelompok yang menguasai aset nasional di atas 60% dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

Baca juga : Lapan Perkirakan Awal Ramadan Bersama pada 13 April

"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik, political will. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan, affirmative actions, dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu," ujar Din.

Dia juga menuturkan pemberian konsesi itu bakal menemukan masalah. Selain itu, pemberian konsesi tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.

"Saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil. Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara," ucap Din.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.

"Lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa problem maker, bukan bagian dari masalah a part of the problem," tegas Din. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya