NEWSTICKER

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang

Virdika Rizky Utama Peneliti Para Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

11/6/2024 04:00

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang — Ilustrasi MI(Seno)

PEMBERLAKUAN PP No 25/2024 oleh pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung kebijakan itu dan mendapat izin tambang, telah menimbulkan perdebatan sengit. Pemerintah dan para pendukung kebijakan itu berargumen bahwa langkah tersebut mengakui kontribusi historis kelompok-kelompok agama terhadap bangsa dan memberdayakan komunitaskomunitas keagamaan secara ekonomi.

Namun, analisis kritis mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kebijakan itu, yang berasal dari kesalahpahaman tentang peran agama dalam negara sekuler, potensi risiko lingkungan dan manajerial, implikasi terhadap tata kelola demokratis, dan manfaat yang tidak pasti bagi masyarakat lokal.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8906

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

KLHK Pastikan Pemegang Izin Konsesi Wajib Kendalikan Karhutla
19/8/2016 06:01
KLHK memastikan bahwa pemegang izin konsesi dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Walhi Ingatkan Pemerintah untuk Upayakan Pencegahan Karhutla Sejak Dini
19/8/2016 06:01
Berdasarkan pemantauan Walhi, sejak Januari hingga Juni 2023 ada sebanyak 7.857 titik panas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.080 titik panas berada di wilayah konsesi
Penegakan Hukum kepada Perusahaan Penyebab Karhutla Perlu Digalakkan
19/8/2016 06:01
"Sayangnya, tidak semua korporasi melakukan kegiatan verifikasi ini, sehingga kalau benar terjadi kebakaran maka itu akan menjadi masalah besar bila tidak tertangani dari awal,"
Pakar Geologi UGM Tidak Setuju Usulan Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Perguruan Tinggi
19/8/2016 06:01
Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogianya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia.
Guru Besar UGM: Izin Kampus Kelola Tambang Sebagai Upaya Pembungkaman
19/8/2016 06:01
"Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus."
Din Syamsuddin Tuding Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Bermotif Ambil Hati
19/8/2016 05:59
Din Syamsuddin mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu disebut lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
Truk Tambang Langgar Jam Operasional di Jalan Parung Panjang, Bogor
26/10/2023 00:00
Jam operasional truk tambang di Jalan Parung Panjang sudah diatur hanya pada pukul 22.00 sampai 05.00 WIB. Namun, pergerakan truk ditemukan tetap terjadi di luar waktu tersebut.
KLHK Luncurkan Proyek Pembatasan Penggunaan Merkuri
30/11/2018 16:37
Proyek lima tahun ini akan mendukung pembatasan merkuri pada komunitas penambang rakyat di Provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Riau.
Waspadai Obral Izin Pengelolaan Sumber Daya Alam Jelang Pilkada
10/12/2016 01:06
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Walhi Tuntut Cagub dan Cawagub Kalsel Komitmen Hentikan Tambang dan Sawit
10/12/2016 01:06
Sudah saatnya Kalsel menghentikan eksploitasi SDA (tambang) batu bara secara membabi buta dan ekspansi industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit yang mengancam kelestarian lingkungan.
Ombilin Sebagai Warisan Dunia UNESCO
10/11/2016 15:05
Baku, Azerbaijan – Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Ombudsman Jakarta Minta Tambang Ilegal di Kota Depok Dihentikan
19/8/2016 06:04
Salah satu hal yang harus dilakukan terkait adanya tambang ilegal adalah penegakan hukum.