NEWSTICKER

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang

Virdika Rizky Utama Peneliti Para Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

11/6/2024 04:00

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang — Ilustrasi MI(Seno)

PEMBERLAKUAN PP No 25/2024 oleh pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung kebijakan itu dan mendapat izin tambang, telah menimbulkan perdebatan sengit. Pemerintah dan para pendukung kebijakan itu berargumen bahwa langkah tersebut mengakui kontribusi historis kelompok-kelompok agama terhadap bangsa dan memberdayakan komunitaskomunitas keagamaan secara ekonomi.

Namun, analisis kritis mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kebijakan itu, yang berasal dari kesalahpahaman tentang peran agama dalam negara sekuler, potensi risiko lingkungan dan manajerial, implikasi terhadap tata kelola demokratis, dan manfaat yang tidak pasti bagi masyarakat lokal.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8906

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Guru Besar UGM: Izin Kampus Kelola Tambang Sebagai Upaya Pembungkaman
02/2/2025 10:59
"Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus."
Pakar Geologi UGM Tidak Setuju Usulan Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Perguruan Tinggi
30/1/2025 15:16
Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogianya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia.
Pemberian Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi Berpotensi Timbulkan Fraud
23/1/2025 12:47
PAKAR Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapatkan izin konsesi.
Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
29/7/2024 17:16
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai penerimaan konsesi tambang bagi Muhammadiyah akan sangat rawan dan membuat repot penerima konsesi.
PBNU Sambut Baik Perpres 76/2024, Ikuti Aturan Main agar Konsesi yang Diberikan Halal
23/7/2024 18:27
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Bareskrim Polri Bongkar 3 Lokasi Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung
01/3/2026 20:08
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
BUMA-Adaro Teken Kontrak Operasional Tambang Tutupan Selatan hingga 2030
23/2/2026 11:14
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Bermasalah di Padang Pariaman
11/2/2026 23:59
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
Pemprov Kalsel Akui Kurangnya Pengawasan Aktivitas Tambang dan Perkebunan
09/2/2026 14:19
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Evaluasi Tambang Nikel Harus Netral
06/2/2026 15:58
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Permintaan Tinggi, HPE Emas dan Tembaga Bakal Disesuaikan
30/1/2026 18:07
Tommy mengatakan meningkatkan nilai HPE konsentrat tembaga juga dipengaruhi tingginya permintaan industri global terhadap tembaga.