NEWSTICKER

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang

Virdika Rizky Utama Peneliti Para Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

11/6/2024 04:00

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang — Ilustrasi MI(Seno)

PEMBERLAKUAN PP No 25/2024 oleh pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung kebijakan itu dan mendapat izin tambang, telah menimbulkan perdebatan sengit. Pemerintah dan para pendukung kebijakan itu berargumen bahwa langkah tersebut mengakui kontribusi historis kelompok-kelompok agama terhadap bangsa dan memberdayakan komunitaskomunitas keagamaan secara ekonomi.

Namun, analisis kritis mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kebijakan itu, yang berasal dari kesalahpahaman tentang peran agama dalam negara sekuler, potensi risiko lingkungan dan manajerial, implikasi terhadap tata kelola demokratis, dan manfaat yang tidak pasti bagi masyarakat lokal.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8906

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Guru Besar UGM: Izin Kampus Kelola Tambang Sebagai Upaya Pembungkaman
02/2/2025 10:59
"Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus."
Pakar Geologi UGM Tidak Setuju Usulan Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Perguruan Tinggi
30/1/2025 15:16
Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogianya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia.
Pemberian Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi Berpotensi Timbulkan Fraud
23/1/2025 12:47
PAKAR Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapatkan izin konsesi.
Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
29/7/2024 17:16
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai penerimaan konsesi tambang bagi Muhammadiyah akan sangat rawan dan membuat repot penerima konsesi.
PBNU Sambut Baik Perpres 76/2024, Ikuti Aturan Main agar Konsesi yang Diberikan Halal
23/7/2024 18:27
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Putra Donald Trump Investor Tambang Mineral Langka Pertama di Greenland
19/1/2026 23:19
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
GMB Siapkan Talenta Tambang Nasional
13/1/2026 14:23
PT Geo Mining Berkah (GMB), perusahaan konsultan pertambangan, memperkuat perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor tambang.
Singgung Tambang NU di 'Mens Rea', Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
08/1/2026 22:18
Rizki menilai pernyataan Panji telah merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Strategi Berkelanjutan Hasilkan Tiga Kontrak Nasional di Akhir Tahun
30/12/2025 09:43
Ketiga kontrak tersebut mencakup proyek jasa pertambangan di Halmahera dengan nilai kontrak senilai Rp602 miliar yang merupakan pekerjaan tambah atas proyek eksisting.
Komisi Kejaksaan : Pemulihan Aset PKH Rp6,6 T Masih Jauh dari Kerugian Negara
25/12/2025 14:27
Ketua Komjak Pujiono Suwadi mengapresiasi capaian pemulihan aset negara oleh Satgas PKH namun itu dinilai masih jauh dari kerugian negara di bidang sumber daya alam
Anggota DPR RI Minta Polda Papua Lakukan Penertiban Tambang Ilegal di Waropen
23/12/2025 20:44
Mandenas mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Presiden Prabowo Subianto perihal pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, termasuk di Papua.