NEWSTICKER

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang

Virdika Rizky Utama Peneliti Para Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

11/6/2024 04:00

Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang — Ilustrasi MI(Seno)

PEMBERLAKUAN PP No 25/2024 oleh pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung kebijakan itu dan mendapat izin tambang, telah menimbulkan perdebatan sengit. Pemerintah dan para pendukung kebijakan itu berargumen bahwa langkah tersebut mengakui kontribusi historis kelompok-kelompok agama terhadap bangsa dan memberdayakan komunitaskomunitas keagamaan secara ekonomi.

Namun, analisis kritis mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kebijakan itu, yang berasal dari kesalahpahaman tentang peran agama dalam negara sekuler, potensi risiko lingkungan dan manajerial, implikasi terhadap tata kelola demokratis, dan manfaat yang tidak pasti bagi masyarakat lokal.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8906

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Guru Besar UGM: Izin Kampus Kelola Tambang Sebagai Upaya Pembungkaman
02/2/2025 10:59
"Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus."
Pakar Geologi UGM Tidak Setuju Usulan Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Perguruan Tinggi
30/1/2025 15:16
Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogianya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia.
Pemberian Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi Berpotensi Timbulkan Fraud
23/1/2025 12:47
PAKAR Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapatkan izin konsesi.
Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
29/7/2024 17:16
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai penerimaan konsesi tambang bagi Muhammadiyah akan sangat rawan dan membuat repot penerima konsesi.
PBNU Sambut Baik Perpres 76/2024, Ikuti Aturan Main agar Konsesi yang Diberikan Halal
23/7/2024 18:27
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Kalsel Dorong Investasi Hijau Pengganti Tambang
13/6/2025 22:57
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Klarifikasi IMC Pelita Logistik Soal Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana
12/6/2025 00:18
PT IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.
Tambang Nikel di Raja Ampat, Walhi Sebut Pertambangan yang Berizin atau tidak Berdampak pada Lingkungan
10/6/2025 13:58
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
Tambang Penting dalam Transisi Energi, Pemerintah: Tapi Harus Perhatikan Rambu Lingkungan
10/6/2025 12:46
Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika didukung strategi yang tepat.
Terindikasi Korupsi, Gerindra Minta Pejabat yang Beri Izin Pertambangan di Raja Ampat Diperiksa
09/6/2025 19:23
Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,
PKS Desak Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan di Raja Ampat Ditindak Tegas
09/6/2025 18:47
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.