Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menyebut Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi cikal bakal ladang korupsi baru. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ada banyak tren asuransi yang bermasalah karena dikorupsi.
“Ketika itu dikorupsi, masyarakat lagi yang akhirnya menanggung. Sudah mereka mau menyimpan, berharap dapat keuntungan dari hasil usaha atau simpanan di asuransinya bisa buat hari tua, pada akhirnya hilang lalu pemerintah tidak mampu menangani atau menalangi,” ucap Agus di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/6).
Agus berharap pemerintah jangan lagi membebani masyarakat dengan tanggungan-tanggungan dari pendapatan mereka. Sudah begitu banyak tanggungan yang ditanggung oleh rakyat.
Baca juga : Siapa Saja Peserta yang Wajib dan Tidak Bayar Iuran Tapera? Simak Penjelasannya
Justru semestinya pemerintahlah yang membantu meringankan dengan menyediakan hunian layak yang dapat dibeli dari kantung para pekerja Indonesia.
“Jadi jangan terlalu banyak memungut dari masyarakat lah. Apalagi masyarakat kan sekarang sudah cerdas. Beberapa bahkan sudah menghitung kalau pun 100 tahun, itu juga belum bisa untuk membeli perumahan, ya, karena ada inflasi. Belum tentu juga umur kita sampai di situ. Kemudian anak kita yang mewarisi jangan-jangan dipersulit nanti untuk mengurus prosesnya,” tandasnya. (Z-8)
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPPÂ tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPPÂ pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved