Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menyebut Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi cikal bakal ladang korupsi baru. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ada banyak tren asuransi yang bermasalah karena dikorupsi.
“Ketika itu dikorupsi, masyarakat lagi yang akhirnya menanggung. Sudah mereka mau menyimpan, berharap dapat keuntungan dari hasil usaha atau simpanan di asuransinya bisa buat hari tua, pada akhirnya hilang lalu pemerintah tidak mampu menangani atau menalangi,” ucap Agus di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/6).
Agus berharap pemerintah jangan lagi membebani masyarakat dengan tanggungan-tanggungan dari pendapatan mereka. Sudah begitu banyak tanggungan yang ditanggung oleh rakyat.
Baca juga : Siapa Saja Peserta yang Wajib dan Tidak Bayar Iuran Tapera? Simak Penjelasannya
Justru semestinya pemerintahlah yang membantu meringankan dengan menyediakan hunian layak yang dapat dibeli dari kantung para pekerja Indonesia.
“Jadi jangan terlalu banyak memungut dari masyarakat lah. Apalagi masyarakat kan sekarang sudah cerdas. Beberapa bahkan sudah menghitung kalau pun 100 tahun, itu juga belum bisa untuk membeli perumahan, ya, karena ada inflasi. Belum tentu juga umur kita sampai di situ. Kemudian anak kita yang mewarisi jangan-jangan dipersulit nanti untuk mengurus prosesnya,” tandasnya. (Z-8)
PROGRAM Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian membumi.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved