Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebut Anies Baswedan belum memberikan jawaban atas tawaran pihaknya untuk kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Ia mengatakan, Anies akan memutuskan usai koalisi partai terbentuk.
"Kalau sudah siap, partai-partai sudah berkoalisi, nanti akan saya jawab ini (tawaran maju Pilkada DKI), katanya gitu," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (31/5).
Aziz menyebut Anies berpendapat bahwa saat ini masih ranah partai politik untuk membentuk koalisi. Apalagi, PKS juga tak bisa mengusung sendiri meski merupakan partai pemenang Pileg 2024.
Baca juga : Diusung Maju Pilgub Jakarta, Anies Sambut Hangat Keputusan DPW PKS DKI
"Kan prosesnya masih panjang ya. PKS juga gak bisa mencalonkan sendiri, jadi ya (Anies bilang) silakan lah partai-partai ini berkoalisi dulu baru nanti mengusung nama," ucapnya.
"Ini kan masih wilayahnya partai partai kan belum individu. Karena beliau kan gak punya partai kan," lanjutnya menambahkan.
Terkait pembentukan koalisi, Aziz menyebut hal ini merupakan wewenang dari DPP. Nantinya akan ada pertimbangan atas berbagai faktor seperti elektabilitas dan lainnya sebelum mengambil keputusan.
"Surat keputusan tetap dari DPP. Tapi kalau pendekatan kami sudah pendekatan dengan semua partai yang ada di dewan Dan kurang lebih komunikasinya bagus lah semuanya," pungkasnya. (Far/Z-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved