Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan Korps Bhayangkara dengan Korps Adhyaksa akan terus bersinergi memberantas tindak pidana korupsi. Keretakan kedua lembaga aparat penegak hukum disebut bisa menyenangkan koruptor.
"Jangan sampai bahwa kalau kita diadu domba antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian nantinya malah tepuk tangan para pejabat dan para koruptor ke depan lah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana," kata Sandi kepada wartawan dikutip Jumat (31/5).
Sandi menegaskan sinergi terus dibangun karena kedua lembaga ini saling terikat dalam penegakan hukum.
Baca juga : Kejagung Mau Anggotanya Duduki Jabatan di KPK
"Jadi, sekali lagi ketika permasalahan sudah disampaikan para pemimpin bahwa hal tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja, nah itu lah yang menjadi pendoman kita untuk kita laksanakan ke depan dan kita terus bekerja sama meningkatkan kinerja masing-masing," ungkap Sandi.
Jenderal bintang dua ini menuturkan kegiatan masing-masing lembaga juga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berkembang. Di samping itu, juga menjaga stabilitas keamanan.
"Karena ada agenda besar yang akan kita jaga, pilkada sudah di depan mata, ada agenda nasional dan internasional yang sedang kita persiapkan," tutur Sandi.
Baca juga : Jaksa KPK Tuntut Eks Dirut TransJakarta 9 Tahun Penjara
Asumsi keretakan Polri dengan Kejagung menyusul penguntitan Jampidus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di salah satu restoran Prancis di Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/5) malam. Satu dari enam anggota Densus yang menguntit ditangkap.
Anggota Polri yang bertugas di detasemen berlambang burung hantu itu bernama Bripda Iqbal Mustofa. Dia menyamar sebagai karyawan BUMN dan memotret Febrie tengah makan.
Bripda Iqbal juga diketahui telah memprofiling Jampidus Kejagung Febrie Adriansyah. Hal itu diketahui dari ponselnya yang sempat diperiksa Kejagung.
Baca juga : Jampidsus Kejagung Terus Dalami Potensi Tersangka Baru di Korupsi Timah
Bripda Iqbal Mustofa diserahkan ke Pengamanan Internal (Paminal) Polri untuk diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan telah selesai, Polti tak memberikan saksi etik, disiplin, dan pidana kepada anggota Polri berusia 25 tahun itu. Sebab, Divpropam memastikan tidak ada permasalahan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Mei 2024. Keramahan yang ditampilkan keduanya dianggap telah menjawab tak ada permasalahan antara Polri dan Kejagung.
Meski dianggap sudah selesai, Polri tidak menjawab terang peristiwa ini. Terutama motif penguntitan dan sosok yang menyuruh Bripda Iqbal Mustofa dan rekannya.
Di samping itu, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah juga enggan berkomentar soal peristiwa yang menimpa dirinya. Sebab, penguntitan itu disebut urusan kelembagaan bukan pribadi.
"Jadi kalau mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), karena sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini secara resmi disampaikan," kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Mei 2024. (Z-3)
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved