Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai ada yang ingin mengadu domba bila kasus penguntitan Jampidus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus diperpanjang.
"Jadi kalau sampai masalah ini diperpanjang berarti ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian," kata Sandi Nugroho dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/5).
Sandi menuturkan kasus ini terjadi dua pekan lalu. Kemudian, bergulir hingga Minggu (26/5). Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (27/5).
Baca juga : Kejagung Temukan Profiling Febrie Adriansyah di HP Milik Anggota Densus 88
"Ketka hari Seninnya ketemu para pimpinan, ketemu bersama, beliau-beliau sudah menyampaikan sudah tidak ada masalah," ujar Sandi.
Telebih, Sandi menyinggung pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang memastikan kedua lembaga aparat penegak hukum yakni Polri dan Kejagung dalam keadaan baik-baik saja pascapenguntitan. Maka itu, kata dia, Polri menyatakan tak ada masalah.
“Mohon bantu rekan-rekan sekalian karena sinergitas, soliditas, ini yang saat ini sedang diuji untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat saat ini," ujarnya.
Baca juga : Kejagung Jelaskan Soal Sosok Pemberi Perintah Penguntitan Jampidsus
Penguntitan terjadi saat Febrie makan malam di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu (19/5) malam. Ada enam anggota Densus 88 yang menguntit, namun satu di antaranya ditangkap polisi militer yang mengawal Febrie.
Anggota Densus yang ditangkap bernama Bripda Iqbal Mustofa. Kejagung menemukan fakta bahwa Bripda Iqbal telah memprofiling Jampidus.
Saat penguntitan pun ia memotret Febrie. Namun, Polri tak membeberkan motif dan sosok yang memerintahkan Bripda Iqbal.
Baca juga : Komisi III Desak Kejaksaan Agung dan Polri Jelaskan Terkait Isu Penguntitan Jampidsus
Febrie Adriansyah juga enggan bicara soal penguntitan terhadap dirinya. Sebab, peristiwa itu disebut merupakan urusan kelembagaan bukan pribadi.
"Jadi kalau mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), karena sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini secara resmi disampaikan," kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Kedua lembaga telah membenarkan ada penguntitan dan pelaku telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Porli. Namun, Bripda Iqbal tidak dikenakan sanksi. Sosok yang memerintahkan dan motif penguntitan juga tidak dibeberkan Korps Bhayangkara. (Yon/P-5)
Seorang wanita Jepang ditangkap polisi setelah diduga mencoba membobol rumah Jungkook BTS di Seoul. Kasus ini kembali menyoroti pelanggaran privasi idol K-pop.
Pangeran Harry dilaporkan mengalami insiden berbahaya saat seorang perempuan penguntit berhasil mendekatinya dalam dua acara publik di London.
PEREMPUAN yang pernah mengalami penguntitan (stalking) berisiko jauh lebih tinggi terkena penyakit jantung dan stroke.
KASUS penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menguap begitu saja tanpa ada penjelasan kepada publik.
PENGAMAT Kepolisian meyakini kasus penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus 88 Antiteror Polri) merupakan perintah atasan.
PENGAMAT Kepolisian menilai Polri dan Kejaksaan Agung tengah menimbun masalah. Hal itu menyusul tidak adanya penjelasan yang terang benderang terkait kasus penguntitan Jampidsus.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved