Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari (Tobas) mendesak agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan secara resmi terkait isu penguntitan yang dilakukan Densus 88 anti teror terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Kita (publik) tetap membutuhkan penjelasan agar tidak ada asumsi liar,” ujar Tobas, sapaan akrab dari Taufik Basari kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Tobas juga menyampaikan sikap mesra yang ditunjukkan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di istana negara tadi pagi, kata dia, tidaklah cukup. Mereka harus tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan isu penguntitan itu kepada publik, sebab kadung membuat heboh di tengah masyarakat.
Baca juga : Penguntitan oleh Densus 88, Komisi III DPR Bakal Minta Klarifikasi Pihak Terkait
“Tetapi kan kita tetapi membutuhkan penjelasan dari hasil pertemuan tersebut dan juga apa yang terjadi daripada nanti banyak spekulasi, banyak asumsi yang beredar liar yang tidak tepat. Alangkah baiknya jika keduanya, Jaksa Agung dan Kapolri bisa memberikan penjelasannya kepada publik,” ucap Tobas.
Sejauh ini, Tobas mengaku belum ada penjelasan secara resmi dari pihak Kejaksaan maupun Polri terkait isu penguntitan tersebut. Dia mengatakan Komisi III juga tengah menunggu pernyataan dan penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi antara kedua institusi penegak hukum itu.
“Belum ada yang menjelaskan secara resmi. Kita juga dapat informasinya belum bisa kita pastikan kebenarannya. Karena itu, akan lebih baik jika informasi itu disampaikan secara resmi oleh Jaksa Agung dan Kapolri,” kata dia.
“Daripada orang bertanya-tanya, ketika pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban resmi, itu bisa jadi banyak asumsi. Maka sebaiknya segera Jaksa Agung dan Kapolri bisa menjelaskan secara resmi,” pungkasnya.
(Z-9)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Seorang wanita Jepang ditangkap polisi setelah diduga mencoba membobol rumah Jungkook BTS di Seoul. Kasus ini kembali menyoroti pelanggaran privasi idol K-pop.
Pangeran Harry dilaporkan mengalami insiden berbahaya saat seorang perempuan penguntit berhasil mendekatinya dalam dua acara publik di London.
PEREMPUAN yang pernah mengalami penguntitan (stalking) berisiko jauh lebih tinggi terkena penyakit jantung dan stroke.
KASUS penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menguap begitu saja tanpa ada penjelasan kepada publik.
PENGAMAT Kepolisian meyakini kasus penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus 88 Antiteror Polri) merupakan perintah atasan.
PENGAMAT Kepolisian menilai Polri dan Kejaksaan Agung tengah menimbun masalah. Hal itu menyusul tidak adanya penjelasan yang terang benderang terkait kasus penguntitan Jampidsus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved