Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari (Tobas) mendesak agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan secara resmi terkait isu penguntitan yang dilakukan Densus 88 anti teror terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Kita (publik) tetap membutuhkan penjelasan agar tidak ada asumsi liar,” ujar Tobas, sapaan akrab dari Taufik Basari kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Tobas juga menyampaikan sikap mesra yang ditunjukkan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di istana negara tadi pagi, kata dia, tidaklah cukup. Mereka harus tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan isu penguntitan itu kepada publik, sebab kadung membuat heboh di tengah masyarakat.
Baca juga : Penguntitan oleh Densus 88, Komisi III DPR Bakal Minta Klarifikasi Pihak Terkait
“Tetapi kan kita tetapi membutuhkan penjelasan dari hasil pertemuan tersebut dan juga apa yang terjadi daripada nanti banyak spekulasi, banyak asumsi yang beredar liar yang tidak tepat. Alangkah baiknya jika keduanya, Jaksa Agung dan Kapolri bisa memberikan penjelasannya kepada publik,” ucap Tobas.
Sejauh ini, Tobas mengaku belum ada penjelasan secara resmi dari pihak Kejaksaan maupun Polri terkait isu penguntitan tersebut. Dia mengatakan Komisi III juga tengah menunggu pernyataan dan penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi antara kedua institusi penegak hukum itu.
“Belum ada yang menjelaskan secara resmi. Kita juga dapat informasinya belum bisa kita pastikan kebenarannya. Karena itu, akan lebih baik jika informasi itu disampaikan secara resmi oleh Jaksa Agung dan Kapolri,” kata dia.
“Daripada orang bertanya-tanya, ketika pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban resmi, itu bisa jadi banyak asumsi. Maka sebaiknya segera Jaksa Agung dan Kapolri bisa menjelaskan secara resmi,” pungkasnya.
(Z-9)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Seorang wanita Jepang ditangkap polisi setelah diduga mencoba membobol rumah Jungkook BTS di Seoul. Kasus ini kembali menyoroti pelanggaran privasi idol K-pop.
Pangeran Harry dilaporkan mengalami insiden berbahaya saat seorang perempuan penguntit berhasil mendekatinya dalam dua acara publik di London.
PEREMPUAN yang pernah mengalami penguntitan (stalking) berisiko jauh lebih tinggi terkena penyakit jantung dan stroke.
KASUS penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menguap begitu saja tanpa ada penjelasan kepada publik.
PENGAMAT Kepolisian meyakini kasus penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus 88 Antiteror Polri) merupakan perintah atasan.
PENGAMAT Kepolisian menilai Polri dan Kejaksaan Agung tengah menimbun masalah. Hal itu menyusul tidak adanya penjelasan yang terang benderang terkait kasus penguntitan Jampidsus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved