Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Senin (27/5), tampak seperti biasa. Tidak ada pengamanan atau penjagaan ketat seperti yang dilakukan pada Jumat (24/5).
Tidak ada mobil patroli yang lalu lalang maupun pemeriksaan yang ketat seperti beberapa hari lalu.
Media Indonesia juga melakukan konfirmasi terkait pengamanan ketat yang dilakukan beberapa hari lalu. Namun, pihak Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung RI enggan memberikan komentar. Kapuspenkum juga belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Baca juga : DPR Minta Presiden Jokowi Panggil Jaksa Agung dan Kapolri Soal Jampidsus Dibuntuti Densus 88
Sebelumnya personel Polisi Militer TNI dikerahkan untuk melakukan pengamanan khusus setelah ada dugaan penguntitan yang dilakukan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Pengamanan itu dilakukan untuk mengindentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejagung.
“Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejagung dapat terjaga dengan baik. Sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan,” tulis keterangan Puspom TNI di instagram resminya yang kini sudah di-take down.
Baca juga : DPR Desak Kejagung dan Polri Segera Klarifikasi Soal Jampidsus Dibuntuti Densus 88
Terpisah, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tampak mesra di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Saat menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech) INA Digital oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jaksa Agung tampak menyambut jabat tangan dari Kapolri. Keduanya lalu bersalaman sambil saling tersenyum.
Setelah itu, keduanya duduk di satu barisan yang sama, yaitu deretan paling depan yang menghadap langsung ke Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Kapolri Sigit duduk di kursi paling kiri, kemudian di samping kanannya duduk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan diteruskan dengan Jaksa Agung Burhanuddin. (Z-3)
Kejagung menggeledah puluhan lokasi di Riau dan Medan terkait dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya periode 2022–2024. Penyidik menyita aset tanah, pabrik sawit, hingga alat berat.
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) mendukung Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus mengungkap kasus-kasus korupsi
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa pengamanan terhadap rumah dinas jaksa merupakan bagian dari tugas TNI yang sah dan sesuai ketentuan Perpres
Polri membantah kabar yang menyebutkan adanya upaya untuk menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sebagaimana beredar di media sosial.
Mobil-mobil mewah tersebut terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved