Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP tidak mengincar kursi gubernur dalam perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan bahwa partainya mengincar kursi wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Jabar Tahun 2024.
Ono mengatakan PDIP sadar betul tidak pernah memenangkan Pilkada Jawa Barat sejak era reformasi hingga Pilkada 2018 sehingga PDIP akan mengincar kursi nomor dua di provinsi tersebut.
"Kami sadar betul dan tentunya kami dengan sekarang ini peringkat keempat, tentunya kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu. Jadi, kami PDI Perjuangan akan mengincar di nol dua, di posisi wakil gubernurnya," kata Ono saat jumpa pers pada hari kedua Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5).
Baca juga : Jelang Pilgub Jawa Barat, Bima Arya Kunjungi Uu Ruzhanul di Tasikmalaya
Mengenai nama yang akan diusung untuk memperebutkan kursi wakil gubernur Jawa Barat, Ono mengatakan PDIP mempertimbangkan kader internal. Namun, ia enggan membeberkan nama kader dimaksud.
"Siapa itu? Ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP di Jabar yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya," tutur dia.
Dia menjelaskan partainya masih membuka pendaftaran dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah secara tertutup. Selain itu, nama bakal calon yang akan diusung diserahkan sepenuhnya kepada DPP PDIP.
Baca juga : PDIP Klarifikasi Ucapan Kadernya Soal Pelegalan Politik Uang
"Sehingga nanti bisa ditanya ke DPP, siapa kader internal dari Jawa Barat yang nanti akan disandingkan sebagai calon wakil gubernurnya," katanya.
Di sisi lain, Ono menambahkan bahwa PDIP Jawa Barat telah berkomunikasi dengan Partai Golkar dan Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jabar.
"Kita serahkan pada mekanisme partai. Di Golkar, tentunya kan masih tarik menarik. Kan Pak Ridwan Kamil apakah ke DKI Jakarta ataukah ke Jawa Barat. Tapi, menurut Kang Ace (Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, red), Golkar Jawa Barat itu tetap menginginkan Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat," tuturnya. (Z-8)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi kepulangan 100 warga asal Jateng yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengirimkan bantuan kemanusiaan bernilai Rp1,3 miliar guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyiapkan bantuan rumah layak huni bagi penduduk yang terdampak bencana tanah longsor di Cilacap
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum membangun kolam retensi di wilayah Genuk dan Sayung. Ia juga mengatakan rencana pembangunan giant sea wall
Satgas MBG di semua daerah diminta untuk segera melakukan evaluasi atas pelaksanaan program ini, dan aparat kepolisian diminta lakukan menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Bupati, Wali Kota, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jawa Tengah untuk tidak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved