Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta percepatan penanganan tanah longsor yang terjadi di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung lokasi longsor pada Rabu, 11 Maret 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan cepat agar tidak meluas ke permukiman warga. Dalam kunjungan tersebut, Luthfi didampingi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Sadimin.
Longsor di wilayah tersebut dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak 1 Maret 2026. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit Sungai Longkrang meningkat dan menggerus tebing sungai hingga memicu kejenuhan tanah dan longsor.
Kondisi semakin parah ketika hujan deras kembali mengguyur kawasan itu pada 8 Maret 2026. Tebing sungai kembali tergerus sehingga memicu longsor yang menghilangkan badan jalan serta merobohkan bangunan di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian tersebut.
Ahmad Luthfi meninjau langsung titik longsor yang menyebabkan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan ambrol. Ia juga menggelar rapat koordinasi penanganan di lokasi bersama para pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat.
“Jalan harus segera dibikin. Teknisnya nanti didiskusikan dulu karena ini jalan kabupaten, nanti kita (provinsi) intervensi saja. Kabupaten menyiapkan alternatif apa, provinsi melakukan apa,” kata Luthfi.
Selain perbaikan jalan, Luthfi juga meminta percepatan pembenahan SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan yang terdampak longsor. Bencana tersebut menyebabkan bangunan kamar mandi sekolah roboh dan sejumlah bangunan lain terancam runtuh.
Akibatnya, kegiatan belajar mengajar sementara dipindahkan ke Gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah Desa Cilibur yang berjarak sekitar 200–300 meter dari lokasi longsor.
“Jadi anak-anak sekolah tidak boleh berhenti. Kepala sekolah segera lapor ke dinas mengenai kekurangannya apa. Meskipun SMP kewajiban bupati, nanti provinsi akan ikut bantu,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan, terdapat dua alternatif penanganan jalan yang rusak. Pertama, merelokasi jalan dengan memanfaatkan tanah bengkok. Kedua, mempertahankan jalur yang ada dengan membangun talud atau traping pada tebing sungai yang longsor.
“Untuk alternatif kedua, kita akan membongkar gedung paling depan guna membuka akses jalan, setelah itu tinggal menangani di tikungan jalan. Nanti akan dikoordinasikan lagi dengan dinas kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan Ahmad Najib mengatakan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski dipindahkan sementara ke gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah.
“Jumlah siswa kami ada 108 siswa. Kegiatan belajar masih berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Terkait rencana relokasi sekolah, pihaknya bersama Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) telah menyiapkan lokasi alternatif yang kini menunggu pengecekan dari dinas terkait.
“Sudah mengajukan laporan ke dinas dan memang harus direlokasi. Tempat sudah didiskusikan dengan ketua ranting, tinggal pengecekan,” katanya. (RO/Z-10)
Penyerahan SK Plt Bupati Pekalongan dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, diwarnai kericuhan. Pewarta dilarang meliput kegiatan.
Jumlah PPPK paruh waktu di Jawa Tengah mencapai 13.077 orang, terbesar secara nasional.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi klarifikasi tudingan Fadia Arafiq soal keberadaannya saat OTT KPK. Simak fakta pertemuan bahas program Makan Bergizi Gratis di sini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved