Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
HUBUNGAN Ketua Umum Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo disebut sulit untuk kembali mesra. Soalnya, sikap Megawati yang selalu konsisten selama ini diterapkan dalam menjalankan partai.
"Tidak bisa lagi. Sikap Ibu itu gini ya sudah cut off. Tidak harus bermusuhan tetapi tidak bisa berbaikan lagi. Istilahnya kalau anak muda itu, lu gue end," ujar politikus PDIP Deddy Sitorus.
Deddy yang dihubungi, Selasa (21/5), menerangkan sikap kedewasaan berpolitik tetap dikedepankan. Hal ini terkait dengan sikap final PDIP yang bisa saja diputuskan dalam rakernas mendatang.
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
"Belum tahu sikap final itu akan dihasilkan di rakernas ini atau tidak. Namun hubungan kami dengan Gerindra (Prabowo Subianto) itu baik-baik saja tidak ada masalah," ungkapnya.
Kedewasaan berpolitik dikatakan Deddy telah diperlihatkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat pertemuan internasiol di Bali yang bersalaman dengan presiden Joko Widodo.
"Puan dan Jokowi kedewasan berpolitik. Mbak Puan sadar bagaimana pun urusan kenegaraan harus berjalan. Tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu," tukasnya. (Z-2)
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved