Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ASPIRASI anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua agar money politics atau politik uang dilegalkan mendapat respon negatif dari pemantau pemilu. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut pernyataan Hugua sebagai hal absurd.
"Ini absurd dan terlihat anggota DPR RI tersebut ingin menang dengan menghalalkan segala cara," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (15/5).
Sebelumnya, Hugua menyampaikan hal itu dalam rapat konsultasi antara pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (15/5) terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Menurut Neni, pernyataan Hugua justru bertentangan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Alot, Revisi Aturan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024
"(Pesan Megawati ke kader PDI Perjuangan) sangat jelas, yakni menyampaikan untuk memperkuat kedisiplinan, kejujuran serta kemauan bekerja, dan menjadi solusi masalah rakyat," ujar Neni.
Menurut Neni, anggota legislatif, khususnya kader PDI Perjuangan, dapat menjadi agen untuk memberantas politik uang pada Pilkada 2024 sehingga praktik yang terjadi di lapangan tidak brutal. Di samping itu, mereka juga seharusnya dapat memperkuat peran Bawaslu di daerah agar setiap dugaan pelanggaran pemilu dapat diproses secara serius dengan meluaskan peran penerima dan pemberi politik uang.
"Dengan adanya progresifitas aturan (dimaksudkan) agar sosialisasi ini bisa dilakukan masif kepada pemilih bukan malah meminta melegalkan politik uang," tandasnya.
Baca juga : Anggota DPR Fraksi PDIP Minta Money Politics Dilegalkan
Dalam pernyataannya, Hugua mengatakan KPU dapat membatasi politik uang dengan batas minimum tertentu lewat PKPU, misalnya Rp20 ribu, Rp50 ribu, Rp1 juta atau bahkan Rp5 juta. Adapun nominal yang dimaksudnya itu berkenaan dengan praktik serangan fajar yang kekinian justru dilakukan sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan.
"(Politik uang) dibatasi dalam PKPU berapa ini berapa biaya serangan wajar tiga hari ini. Mungkin namanaya bukan money politics, tapi cost politics. Silakan diatur-atur lah, hukum ini kan kata-kata," kata Hugua.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari enggan menanggapi aspirasi Hugua dalam rapat konsultasi tersebut. Apalagi, pernyataan Hugua itu disampaikan dalam rapat konsultasi rancangan PKPU mengenai pencalonan kepala daerah, bukan rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bakal digelar setelahnya.
"Nanti, nanti. Masih jadi bahan evaluasi," pungkas Hasyim. (Tri)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
KETUA Komisi II DPR HM Rifqinizamy mengingatkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota untuk netral selama Pilkada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved