Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Anggaran Yohanes Taryono menyebut peran Ketua DPR RI Puan Maharani ternyata tak mampu meningkatkan jumlah kehadiran anggotanya saat rapat atau sidang. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers evaluasi kinerja DPR RI di kantor Formappi di Jakarta Timur, Senin (13/5).
Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (rapur), kata dia, selalu saja mengundang tanda tanya. Persoalannya, selain karena minimnya kehadiran anggota DPR dalam rapur, juga karena persoalan anggota yang izin tidak mengikuti Rapur.
“Agenda rapur tentu sudah diagendakan jauh-jauh hari dan kepada setiap anggota DPR tentu sudah diberi undangan selayaknya. Namun tetap saja banyak anggota DPR yang mangkir dari rapur,” kata Taryono.
Baca juga : Soal Pengguliran Hak Angket, Puan: Belum Ada Pergerakan
“Hingga kini pimpinan DPR juga belum mampu meningkatkan kehadiran anggota DPR pada rapat-rapat, khususnya rapat paripurna. Padahal kehadiran anggota dalam setiap rapat sangat penting,” tambahnya.
Jika dirata-rata, dalam masa sidang IV ini, hanya 294 orang atau 51,13% yang menghadiri rapur. Itupun jika anggota yang izin dimasukkan dalam kategori hadir.
“Lalu kemana saja anggota DPR lainnya? Jika dibandingkan dengan kehadiran rata rata dalam Masa Sidang III yang hanya dihadiri 291 (50,61%), maka kehadiran rata-rata di Masa Sidang IV peningkatannya hanya sedikit,” tegasnya.
Namun, jika anggota DPR yang izin tidak dimasukkan dalam kategori ‘hadir’, maka tidak satupun rapor yang memenuhi kuorum (mayoritas anggota).
“Tampaknya banyak anggota DPR yang tidak atau belum menghargai arti pentingnya sebuah rapur yang sebenarnya merupakan wadah mengambil keputusan yang menyangkut nasib seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved