Penegakan Hukum Harus Memberikan Keadilan dan Dirasakan Masyarakat

KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan memastikan pihaknya akan memberikan masukan terkait penegakan hukum pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita nanti akan memberikan masukan kepada pemerintahan mendatang supaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik,” kata Otto di Jakarta, Jumat (3/5).

Menurut dia, penegakan hukum bukan hanya berbicara soal penindakan korupsi dan pidana lainnya saja, penegakan hukum juga harus memberikan keadilan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Baca juga : Juniver dan Otto Sepakat Single Bar Keniscayaan

Hal tersebut dengan cara memastikan seluruh masyarakat kecil yang menjadi korban karena haknya direnggut, bisa mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku.

"Masih banyak persoalan tindak pidana umum juga yang menyangkut masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Di ranah ini lah, lanjut Otto, pihaknya beserta Peradi akan terus memberikan masukan kepada pemerintah agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan adil.

Baca juga : Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya

"Apa yang sudah diraih selama ini, yang sudah bagus akan kita tingkatkan kembali," kata Otto.

Sebelumnya, dalam debat capres cawapres yang bertemakan hukum pada Selasa (12/12/2023), Prabowo sempat menjelaskan beberapa cara agar institusi penegak hukum serta pengadilan dapat bersikap independen dan adil.

Salah satu cara yang ditawarkan Prabowo yakni meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum dan hakim di seluruh Indonesia.

"Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, semua pekerja di sekitarnya pengadilan dan semua penegakan hukum supaya mereka tidak bisa disogok tidak bisa dikorupsi," kata Prabowo saat debat putaran pertama yang diselenggarakan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Cara tersebut diyakini Prabowo dapat menutup niatan para hakim dan para penegak hukum yang lain untuk melakukan tindakan bersifat koruptif. (Ant/J-2)