Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan memastikan pihaknya akan memberikan masukan terkait penegakan hukum pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kita nanti akan memberikan masukan kepada pemerintahan mendatang supaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik,” kata Otto di Jakarta, Jumat (3/5).
Menurut dia, penegakan hukum bukan hanya berbicara soal penindakan korupsi dan pidana lainnya saja, penegakan hukum juga harus memberikan keadilan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Baca juga : Juniver dan Otto Sepakat Single Bar Keniscayaan
Hal tersebut dengan cara memastikan seluruh masyarakat kecil yang menjadi korban karena haknya direnggut, bisa mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku.
"Masih banyak persoalan tindak pidana umum juga yang menyangkut masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Di ranah ini lah, lanjut Otto, pihaknya beserta Peradi akan terus memberikan masukan kepada pemerintah agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan adil.
Baca juga : Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya
"Apa yang sudah diraih selama ini, yang sudah bagus akan kita tingkatkan kembali," kata Otto.
Sebelumnya, dalam debat capres cawapres yang bertemakan hukum pada Selasa (12/12/2023), Prabowo sempat menjelaskan beberapa cara agar institusi penegak hukum serta pengadilan dapat bersikap independen dan adil.
Salah satu cara yang ditawarkan Prabowo yakni meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum dan hakim di seluruh Indonesia.
"Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, semua pekerja di sekitarnya pengadilan dan semua penegakan hukum supaya mereka tidak bisa disogok tidak bisa dikorupsi," kata Prabowo saat debat putaran pertama yang diselenggarakan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Cara tersebut diyakini Prabowo dapat menutup niatan para hakim dan para penegak hukum yang lain untuk melakukan tindakan bersifat koruptif. (Ant/J-2)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved