Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan bersama di luar pemerintahan atau oposisi maka bisa menjadi sebuah kekuatan baru.
Diketahui, kedua partai tersebut masih belum memutuskan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
PKS menunggu momentum untuk menyampaikan sikap politiknya itu. Sementara PDIP baru akan bersikap setelah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, pada Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
“Seharusnya keduanya nyaman (berada di luar pemerintahan), apalagi kalau dua-duanya ada di luar pemerintahan itu bisa ada rekonsiliasi ideologis,” tegas Hensat kepada Media Indonesia, Rabu (1/5).
Tak hanya rekonsiliasi ideologis, kedua partai juga bisa rekonsiliasi nasionalis dan islam, sehingga bisa menjadi kekuatan baru di perpolitikan Tanah Air.
“Jika ini terjadi bisa jadi kekuatan baru yang luar biasa di 2029 mendatang,” tandasnya.
Baca juga : PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi untuk Jaga Demokrasi
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap PDI Perjuangan dan PKS bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa pemerintahan 2024-2029.
Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” tutur Ujang. (Ykb/Z-7)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved