Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan bersama di luar pemerintahan atau oposisi maka bisa menjadi sebuah kekuatan baru.
Diketahui, kedua partai tersebut masih belum memutuskan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
PKS menunggu momentum untuk menyampaikan sikap politiknya itu. Sementara PDIP baru akan bersikap setelah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, pada Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
“Seharusnya keduanya nyaman (berada di luar pemerintahan), apalagi kalau dua-duanya ada di luar pemerintahan itu bisa ada rekonsiliasi ideologis,” tegas Hensat kepada Media Indonesia, Rabu (1/5).
Tak hanya rekonsiliasi ideologis, kedua partai juga bisa rekonsiliasi nasionalis dan islam, sehingga bisa menjadi kekuatan baru di perpolitikan Tanah Air.
“Jika ini terjadi bisa jadi kekuatan baru yang luar biasa di 2029 mendatang,” tandasnya.
Baca juga : PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi untuk Jaga Demokrasi
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap PDI Perjuangan dan PKS bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa pemerintahan 2024-2029.
Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” tutur Ujang. (Ykb/Z-7)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved