Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu kembali usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan kemenangan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.
Arnod menilai kontestasi Pilpres sudah usai setelah putusan MK keluar sehingga masyarakat dan elit politik harus bisa bersatu kembali mengingat tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan yang tidak mudah.
"Artinya begitu putusan MK kemarin keluar maka kita semua harus menerima sebagai hasil akhir Pemilu. Dan saatnya untuk bersatu kembali. Saya pun kemarin bukan di barisan pendukung Prabowo - Gibran tetapi setelah ini diputuskan oleh MK ya kami terima dan siap mendukung sepenuhnya pemerintahan baru nanti," ungkap Arnod dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu (24/4).
Baca juga : 3 Hakim MK Beda Pandangan, Perludem : Putusan MK Tetap Harus Dipatuhi
Bagi Arnod, tantangan bangsa ke depan di tengah gejolak ekonomi dunia dan situasi geopolitik internasional tidak bisa dibilang mudah yang bukan tidak mungkin akan berdampak pada perekonomian nasional dan tentunya merembet pada kesejahteraan buruh/pekerja.
"Perang Rusia - Ukranina belum usai, Merembet ke perang Israel - Iran dan Palestina yang tak kunjung berakhir. Artinya Indonesia ke depan tidak bisa dibilang mudah maka itu modal kita sebagai bangsa saat ini adalah persatuan, bukan perpecahan, apalagi saling mencaci yang dilandasi perbedaan pilihan politik. Ini tidak tepat," jelasnya.
Bagi Arnod, pemerintahan baru Prabowo - Gibran harus mendapat dukungan penuh masyarakat supaya agenda strategis nasional bisa berjalan baik dan efektif. Justru dalam kondisi saat ini, masyarakat sebaiknya memberikan masukan konstruktif pada pemerintahan baru agar berbagai kebijakan yang diambil benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Baca juga : Penetapan Pemenang Pilpres, Prabowo-Gibran Direncanakan Hadir Jam 10 di Kantor KPU
"Kita dorong agar Pak Prabowo bekerja keras, bekerja dengan baik bagaimana ekonomi bisa tumbuh, proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik, penyerapan tenaga kerja bisa lebih luas lagi, menekan laju inflasi, ekonomi stabil, UMKM bergerak lincah dan Ibu kota Nusantara berjalan sesuai dengan waktu direncanakan. Ini tentu butuh kolaborasi semua anak bangsa dan karena itu kita harus bersatu," tukasnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) itu menegaskan juga bahwasannya Prabowo - Gibran harus memastikan agenda kesejahteraan buruh/pekerja jangan dianaktirikan.
"Kami juga titip agar agenda-agenda terkait kesejahteraan buruh tetap harus jadi prioritas. Kita akan kawal bersama hal-hal tersebut," pungkasnya. (Z-8)
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna buka suara
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
Sidang tahunan MPR digelar 15 Agustus. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan agenda kenegaraan itu tidak digelar 16 Agustus 2025 karena jatuh pada hari Sabtu.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di tengah masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih wajar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved