Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terakit sidang sengekta Pilpres 2024 untuk bisa ikhlas dan menerima. Pasalnya, MK telah menolak seluruh gugata perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 dan itu sudah bersifat final dan mengikat.
"Jika ada pihak yang masih belum puas, harus menerima keputusan MK tersebut," ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Ia mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini yaitu kembali menjali persatuan dan kesatuan melalui rekonsiliasi. Ia juga mengingatkan jangan sampai kekecewaan terhadap hasil Pilpres 2024 justru mengecewakan harapan mayoritas rakyat Indonesia. Kepentingan masyarakat harus diutamakan.
Baca juga : KPU Undang Amin dan Ganjar-Mahfud dalam Acara Penetapan Presiden Terpilih
"Rakyat menginginkan agar negara ini damai, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, AHY juga turut menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena berhasil memenangkan gugatan di MK. Menurut AHY, kemenangan itu memberikan legimitasi hukum terhadap pelaksanaan Pilpres 2024.
"Keputusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 2029," kata AHY.
Sebelumnya, MK menolak seluruhnya gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Majelis Hakim, segala pendapat yang disampaikan kedua kubu soal kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dipicu oleh fenomena siklon tropis.
INFRA ConEx 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved