Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan partainya siap menjadi koalisi ataupun opisisi pada pemerintahan mendatang. Ia menyebut pihaknya sudah memiliki pengalaman di dalam dua situasi berbeda tersebut.
Basarah mengatakan ketangguhan PDIP di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan ketika masa Orde Baru, banyak menerima intimidasi politik, tetapi mampu bertahan dan menjadi pemenang pada Pilpres dan Pemilu 1999.
"Kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi dari pemerintahan. Kemudian masuk lagi selama 10 tahun," jelasnya.
Baca juga : PDIP: Koalisi atau Oposisi, Semua demi Kepentingan Rakyat
Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
"Semua memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres. Di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan kepada Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Kendati demikian, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDI Perjuangan ke depan.
"Jadi apa pun keputusan Ibu Mega kelak, seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," tandasnya. (Ant/Z-11)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved