Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Barisan Delapan Center, Andrio Caesario, tim pendukung pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, meyakini Mahkamah Konstitusi akan bertindak proposional dan profesional dalam memutuskan hasil Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).
Menurut Andrio, gugatan yang dilayangkan paslon lain tidak kuat. "Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah melalui proses yang benar dan sesuai aturan yang ada," kata Andrio baru-baru ini.
Kemudian, terkait tuduhan bansos, Andrio merasa rakyat Indonesia sudah cerdas melihat dan menganalisis mana yang dewasa dan mana yang belum bisa menerima kekalahan.
Baca juga : MK Diprediksi Sulit Putuskan Diskualifikasi Prabowo-Gibran
"Tudingan paslon lain saya rasa tidak akan mempengaruhi publik dalam kepercayaannya terhadap Prabowo-Gibran," kata Andrio.
Selain itu, kata dia, hampir seluruh bangsa melihat Prabowo dengan keyakinan dan harapan mampu mencapai target Indonesia Emas.
"Rakyat memilih, melihat, dan menilai mana yang tulus mengabdi atau hanya petugas partai tertentu dan atau hanya kepentingan golongan saja," kata dia.
Baca juga : Ini Harapan 3 Tim Hukum Capres dengan Kehadiran Menteri-Menteri Jokowi di Sidang MK
"Ini negara besar yang butuh pemimpin yang tulus mengabdi dengan segudang prestasi bukan hanya cerita fiktif atau pencitraan saja. Rakyat sudah cerdas," ucap Andrio lagi.
"Maka dari itu saya juga mengimbau teman-teman pendukung paslon nomor urut 2 untuk tetap pintar dan tidak terprovokasi dan percaya kepada hasil putusan sehingga tidak perlu ada kegaduhan atau orasi yang membuang energi," kata dia.
"Kita pemilih cerdas, bukan pemilih bayaran, maka kita punya sikap yang elegan dan terpelajar," tutupnya. (Z-6)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Penjualan Foto Pigura Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran Melonjak
Suksesi kepemimpinan bangsa melalui Pilres 2024 menjadi gerbang bagi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, hukum, undang-undang, serta penegakan hukum
Panggung Budaya Sabtu Biru Ceria ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh para relawan RUMI untuk mendukung Prabowo-Gibran
TKD Jabar menargetkan perolehan suara untuk Prabowo-Gibran di pilpres mendatang sebesar 60%
TKD Prabowo-Gibran telah mengkordinasikan strategi tersebut kepada seluruh pendukung yang siap menangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mendatang.
RPGM terus menyasar kantong-kantong pemilih terbesar. Di Jawa Barat, mereka meggelar kegiatan bertajuk 'RPGM Grebek Desa'
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved