Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SITUASI politik tanah air yang kian memanas di tengah sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah parpol untuk bermanuver. Setidaknya di kubu 03, ada PPP yang diprediksi bakal berpisah dengan PDIP seusai Putusan MK nanti.
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat (19/4).
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau berganbung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau pun PKS.
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bihalal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru.
Hal itu bisa dipahami PDIP sulit diajak bergabung karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK karena ada dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
Baca juga : Petinggi PPP Silang Pendapat soal Koalisi dan Oposisi, Pengamat :Strategi Daya Tawar
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi , yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan. (Van/Z-7)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Mereka mengusulkan Yudi Nugraha Lasminingrat sebagai calon bupati dan Aji Muhammad Iqbal sebagai calon wakil bupati
Azis Rismaya Mahfud, pengusaha bus dari keluarga besar Mayasari Group, secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Wali Kota Tasikmalaya.
PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie siap berkontes di Pilgub Jawa Barat 2024.
Masih banyak yang harus dilakukan di Tasikmalaya, terutama berkaitan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
Dia mengaku sudah menginstruksikan seluruh kader, relawan, hingga simpatisan PPP untuk turun ke lapangan demi memenangkan pasangan ASIH
Langkah politik itu dinilai membuat partai politik (parpol) lain kurang tertarik bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan- Sohibul Iman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved