Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SITUASI politik tanah air yang kian memanas di tengah sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah parpol untuk bermanuver. Setidaknya di kubu 03, ada PPP yang diprediksi bakal berpisah dengan PDIP seusai Putusan MK nanti.
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat (19/4).
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau berganbung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau pun PKS.
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bihalal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru.
Hal itu bisa dipahami PDIP sulit diajak bergabung karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK karena ada dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
Baca juga : Petinggi PPP Silang Pendapat soal Koalisi dan Oposisi, Pengamat :Strategi Daya Tawar
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi , yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan. (Van/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved