Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SITUASI politik tanah air yang kian memanas di tengah sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah parpol untuk bermanuver. Setidaknya di kubu 03, ada PPP yang diprediksi bakal berpisah dengan PDIP seusai Putusan MK nanti.
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat (19/4).
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau berganbung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau pun PKS.
Baca juga : Upaya Prabowo Subianto Meniadakan Oposisi akan Ditolak Megawati Soekarnoputri
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bihalal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru.
Hal itu bisa dipahami PDIP sulit diajak bergabung karena beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK karena ada dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
Baca juga : Petinggi PPP Silang Pendapat soal Koalisi dan Oposisi, Pengamat :Strategi Daya Tawar
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi , yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan. (Van/Z-7)
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved