Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi mandat kepada tiga kader untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Ketiganya ialah Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar serta dua Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Erwin Aksa.
"Iya pertama untuk Jakarta, Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang on the way ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Nah kami masih nunggu kapan akan sampai Jakarta," kata Airlangga di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4).
Kendati demikian, sejumlah nama lain juga akan dipertimbangkan. Termasuk kader yang lolos menjadi anggota DPR sebelum dilantik.
Baca juga : Pertemuan NasDem-Golkar, Sinyal Kuat Duetkan Sahroni-Airin di Pilkada DKI ?
"Kita membuka terhadap calon-calon lain termasuk kemarin dari anggota DPR yang baru terpilih belum dilantik," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu juga mengingatkan figur yang dibakalcalonkan juga mesti punya modal dan berpatokan pada hasil survei. Elektabilitas dari hasil jajak pendapat harus menjanjikan.
"Calon gubernur harus punya modal, kalau survei aja enggak mampu, bagaimana bisa jadi gubernur. Jadi kalau survei itu kepentingannya pribadi beda dengan Pileg dan Pilpres itu kepentingan partai, tetapi untuk Pilkada ini kan seperti tadi di satu daerah kita punya dua calon, nah tentu dari calon itu harus kami persilahkan untuk pasang baliho seperti saudara Erwin Aksa," ucap Airlangga.
Ia juga akan mempelajari sejumlah nama bakal yang juga bakal maju di Pilkada Serentak 2024. Hal ini untuk memastikan hasil yang memuaskan saat pemungutan suara.
"Nah kita akan melakukan tiga kali survei. Sehingga dalam pemilihan keputusan terakhir yang potensi menangnya paling tinggi dan siap segala-galanya," kata Airlangga. (Z-6)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved