Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi mandat kepada tiga kader untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Ketiganya ialah Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar serta dua Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Erwin Aksa.
"Iya pertama untuk Jakarta, Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang on the way ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Nah kami masih nunggu kapan akan sampai Jakarta," kata Airlangga di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4).
Kendati demikian, sejumlah nama lain juga akan dipertimbangkan. Termasuk kader yang lolos menjadi anggota DPR sebelum dilantik.
Baca juga : Pertemuan NasDem-Golkar, Sinyal Kuat Duetkan Sahroni-Airin di Pilkada DKI ?
"Kita membuka terhadap calon-calon lain termasuk kemarin dari anggota DPR yang baru terpilih belum dilantik," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu juga mengingatkan figur yang dibakalcalonkan juga mesti punya modal dan berpatokan pada hasil survei. Elektabilitas dari hasil jajak pendapat harus menjanjikan.
"Calon gubernur harus punya modal, kalau survei aja enggak mampu, bagaimana bisa jadi gubernur. Jadi kalau survei itu kepentingannya pribadi beda dengan Pileg dan Pilpres itu kepentingan partai, tetapi untuk Pilkada ini kan seperti tadi di satu daerah kita punya dua calon, nah tentu dari calon itu harus kami persilahkan untuk pasang baliho seperti saudara Erwin Aksa," ucap Airlangga.
Ia juga akan mempelajari sejumlah nama bakal yang juga bakal maju di Pilkada Serentak 2024. Hal ini untuk memastikan hasil yang memuaskan saat pemungutan suara.
"Nah kita akan melakukan tiga kali survei. Sehingga dalam pemilihan keputusan terakhir yang potensi menangnya paling tinggi dan siap segala-galanya," kata Airlangga. (Z-6)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved