Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi mandat kepada tiga kader untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Ketiganya ialah Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar serta dua Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Erwin Aksa.
"Iya pertama untuk Jakarta, Golkar sudah mengeluarkan surat penugasan kepada kader yang on the way ke Jakarta, Pak Ridwan Kamil. Nah kami masih nunggu kapan akan sampai Jakarta," kata Airlangga di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4).
Kendati demikian, sejumlah nama lain juga akan dipertimbangkan. Termasuk kader yang lolos menjadi anggota DPR sebelum dilantik.
Baca juga : Pertemuan NasDem-Golkar, Sinyal Kuat Duetkan Sahroni-Airin di Pilkada DKI ?
"Kita membuka terhadap calon-calon lain termasuk kemarin dari anggota DPR yang baru terpilih belum dilantik," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu juga mengingatkan figur yang dibakalcalonkan juga mesti punya modal dan berpatokan pada hasil survei. Elektabilitas dari hasil jajak pendapat harus menjanjikan.
"Calon gubernur harus punya modal, kalau survei aja enggak mampu, bagaimana bisa jadi gubernur. Jadi kalau survei itu kepentingannya pribadi beda dengan Pileg dan Pilpres itu kepentingan partai, tetapi untuk Pilkada ini kan seperti tadi di satu daerah kita punya dua calon, nah tentu dari calon itu harus kami persilahkan untuk pasang baliho seperti saudara Erwin Aksa," ucap Airlangga.
Ia juga akan mempelajari sejumlah nama bakal yang juga bakal maju di Pilkada Serentak 2024. Hal ini untuk memastikan hasil yang memuaskan saat pemungutan suara.
"Nah kita akan melakukan tiga kali survei. Sehingga dalam pemilihan keputusan terakhir yang potensi menangnya paling tinggi dan siap segala-galanya," kata Airlangga. (Z-6)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved