Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan partainya tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket DPR. Menurutnya, langkah politik anggota DPR itu bisa dijadikan cara mengungkap kecurangan pemilu.
Bahkan, Hasto mengklaim bahwa progres pengajuan hak angket sudah sempurna, sehingga tinggal menunggu momentum.
Sinyal dari PDIP ini direspon positif oleh PKB. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, mengapresiasi progres pengajuan hak angket yang makin terang-benderang.
Baca juga : Fraksi PDIP Tegaskan Tak Ada Instruksi Mundur Hak Angket
“Bagus sekali, artinya semua ikhtiar ditempuh untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat dan berkeadaban,” ungkap Luluk kepada Media Indonesia, Rabu (3/4).
“Saya menghargai semangat PDIP,” tambah Luluk.
Sebelumnya, Hasto mengatakan partainya tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket DPR. Menurutnya, langkah politik anggota DPR itu bisa dijadikan cara mengungkap kecurangan Pemilu 2024.
“Opsi-opsi untuk melakukan proses hukum, termasuk proses politik yang ada di DPR juga di daerah-daerah itu akan dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai pengusung Ganjar-Mahfud ini dalam rangka menjaga suara rakyat tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (1/4).
Bahkan, Hasto mengeklaim, opsi mengusulkan hak angket juga akan disampaikan oleh Fraksi PDIP di DPRD provinsi. Sebab, menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa saja terjadi dan dilakukan para penjabat (Pj) kepala daerah. (Ykb/Z-7)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved