Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan terus mendorong bergulirnya hak angket di DPR. Hak angket dinilai merupakan bentuk tanggung jawab moral.
"Sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional, PKS, melalui Fraksi di DPR RI, terus berupaya mendorong digulirkannya hak angket," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu melalui keterangan tertulis, Minggu (24/3).
Hak angket diyakini akan mengungkap sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sekaligus mengungkap potensi pelanggaran pada sejumlah undang-undang.
Baca juga : Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket
"Berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan," ujar Syaikhu.
Di sisi lain, Syaikhu mengatakan terjadi kenaikan suara PKS pada Pileg 2024. Suara nasional bertambah 1.287.690 suara dari 11.493.663 suara atau 8,21% di Pileg 2019. Kini PKS meraih 12.781.353 suara atau 8,42%.
Kursi DPR bertambah tiga menjadi 53 kursi. Kemudian, kursi DPRD Provinsi se-Indonesia menjadi 212 kursi dari 193 kursi di 2019.
"Sementara kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia bertambah 77 kursi dari 1.243 kursi di tahun 2019 menjadi 1.320 kursi di tahun 2024," ucap Syaikhu. (Z-1)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved