Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim Hukum AMIN menyiapkan sekitar seribu pengacara guna menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi itu, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menerangkan bahwa 1.000 pengacara tidak akan muat jika bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Gak muat di sidang MK kan, terlalu banyak. kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan pasti akan dibatasi oleh MK,” terang Yusril sembari tertawa, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (20/3).
Baca juga : Timnas AMIN Sudah Siapkan Bukti Lengkap untuk Gugat Kecurangan Pemilu ke MK
Yusril menyinggung berapa jumlah orang yang bisa masuk ke ruang sidang MK. Dirinya menuturkan siap untuk menjadi pihak terkait dalam sidang gugatan hasil pemilu yang akan bergulir di MK.
“Berapa orang yang boleh masuk ke ruang sidang ya nanti kami akan insyaallah bergantian paling yg tetap hadir itu ya ketua sekretaris dan para wakil ketua itu mungkin akan terus hadir tapi anggota tim pembela yang lain mungkin akan hadir secara bergantian di ruang sidang MK,” tambahnya.
Yusril mengaku telah menyiapkan segalanya untuk para advokat, seperti penjemputan hingga penginapan. (Z-8)
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved