Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Tim Hukum AMIN menyiapkan sekitar seribu pengacara guna menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi itu, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menerangkan bahwa 1.000 pengacara tidak akan muat jika bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Gak muat di sidang MK kan, terlalu banyak. kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan pasti akan dibatasi oleh MK,” terang Yusril sembari tertawa, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (20/3).
Baca juga : Timnas AMIN Sudah Siapkan Bukti Lengkap untuk Gugat Kecurangan Pemilu ke MK
Yusril menyinggung berapa jumlah orang yang bisa masuk ke ruang sidang MK. Dirinya menuturkan siap untuk menjadi pihak terkait dalam sidang gugatan hasil pemilu yang akan bergulir di MK.
“Berapa orang yang boleh masuk ke ruang sidang ya nanti kami akan insyaallah bergantian paling yg tetap hadir itu ya ketua sekretaris dan para wakil ketua itu mungkin akan terus hadir tapi anggota tim pembela yang lain mungkin akan hadir secara bergantian di ruang sidang MK,” tambahnya.
Yusril mengaku telah menyiapkan segalanya untuk para advokat, seperti penjemputan hingga penginapan. (Z-8)
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved