Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLITIKUS PDIP Adian Napitupulu mengaku internal fraksi partainya harus menunggu terlebih dahulu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket.
Menurutnya, hak angket bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana.
“Saya disampaikan oleh sekjen bahwa kita harus berhitung, kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbanga filosofinya,” tegas Adian, Rabu (20/3).
Baca juga : Fraksi PDIP Tegaskan Tak Ada Instruksi Mundur Hak Angket
Ia menceritakan sedikit soal sejarah Megawati yang dinilai berani melawan kekuasaan pada medio 1996-1997.
MI/ Moh Irfan--Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu
“Saya mau cerita dikit soal sejarah. Sejarah di mana pengambil keputusannya masih orang yang sama. Namanya ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.
Baca juga : Puan Tepis Jokowi Temui Megawati Minta Restu Tiga Periode
“Ketika dulu 96-97 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan, Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu, pemilu 97, Ibu Megawati katakan dengan tegas saya Megawati Soekarnoputri tidak gunakan hak pilih,” tambahnya.
Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli. Adian mengatakan orang yang pakai baju kaosnya pro-Megawati itu bisa ditangkap dan dikejar.
Adian mengemukakan Peringatan 27 Juli setiap tahunnya selalu dikejar-kejar oleh polisi. Namun, tidak ada kata mundur dari seorang Megawati.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Sampai lahirlah kemudian berbagai peristiwa termasuk demokrasi. Nah tau gak bahwa yang memimpin PDIP ini adalah orang yang sama. Dengan keberanian yang saya rasa sama. Dengan konsistensi yang juga sama,” ungkap Adian.
Adian pun menerangkan jika ingin paham soal bagaimana hak angket bekerja, perlu pelajari sejarah PDIP.
“Kalau kemudian dibilang bagian apakah PDIP akan oposisi atau tidak. Saya tidak akan menjawab hari ini, tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun gak berhenti-henti,” tegasnya.
“Artinya tidak ada jawaban yang lebih baik dibandingkan belajar dari sejarah itu sendiri,” pungkas Adian. (Z-1)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Qodari menduga absennya PDI Perjuangan pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U-20.
Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP akan mengumumkan pengusungan sejumlah bakal calon kepala daerah (cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kaget melihat aksi komunitas yang meminta agar mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
KETUA umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada mantan Panglima TNI Andika Prakarsa dan Hendrar Prihadi.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany untuk tegak lurus dengan garis partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved