Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Adian Napitupulu mengaku internal fraksi partainya harus menunggu terlebih dahulu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket.
Menurutnya, hak angket bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana.
“Saya disampaikan oleh sekjen bahwa kita harus berhitung, kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbanga filosofinya,” tegas Adian, Rabu (20/3).
Baca juga : Fraksi PDIP Tegaskan Tak Ada Instruksi Mundur Hak Angket
Ia menceritakan sedikit soal sejarah Megawati yang dinilai berani melawan kekuasaan pada medio 1996-1997.
MI/ Moh Irfan--Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu
“Saya mau cerita dikit soal sejarah. Sejarah di mana pengambil keputusannya masih orang yang sama. Namanya ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.
Baca juga : Puan Tepis Jokowi Temui Megawati Minta Restu Tiga Periode
“Ketika dulu 96-97 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan, Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu, pemilu 97, Ibu Megawati katakan dengan tegas saya Megawati Soekarnoputri tidak gunakan hak pilih,” tambahnya.
Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli. Adian mengatakan orang yang pakai baju kaosnya pro-Megawati itu bisa ditangkap dan dikejar.
Adian mengemukakan Peringatan 27 Juli setiap tahunnya selalu dikejar-kejar oleh polisi. Namun, tidak ada kata mundur dari seorang Megawati.
Baca juga : PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
“Sampai lahirlah kemudian berbagai peristiwa termasuk demokrasi. Nah tau gak bahwa yang memimpin PDIP ini adalah orang yang sama. Dengan keberanian yang saya rasa sama. Dengan konsistensi yang juga sama,” ungkap Adian.
Adian pun menerangkan jika ingin paham soal bagaimana hak angket bekerja, perlu pelajari sejarah PDIP.
“Kalau kemudian dibilang bagian apakah PDIP akan oposisi atau tidak. Saya tidak akan menjawab hari ini, tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun gak berhenti-henti,” tegasnya.
“Artinya tidak ada jawaban yang lebih baik dibandingkan belajar dari sejarah itu sendiri,” pungkas Adian. (Z-1)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved