Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya tetap maju menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu. Namun, saat ini fraksi PDIP di DPR RI masih menunggu perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah yakin, tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Masinton mengaku pihaknya sudah yakin dengan draf naskah akademik hak angket. Namun, draf itu masih memerlukan kajian.
Baca juga : Koalisi Perubahan akan Inisiasi Hak Angket, Ini Tanggapan PDIP
"Kita sedang kaji, kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu," ucap Masinton.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan PDIP tak ingin setengah-setengah dalam menggarap hak angket. Momen untuk menggulirkan hak angket tengah dipelajari.
"Ya kita sedang mempelajari. Gini gini gini saya diminta kalau maju jangan setengah2. Kenapa? Enggak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? Kalau kita sudah putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya dan seluruh gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya," ucap Masinton.
Baca juga : Tanggapi Perbedaan Sikap Soal Hak Angket, PDIP: Belum Ada Sikap Resmi dari Kami
Masinton mengeklaim komunikasi antarparpol terkait hak angket di DPR kecurangan Pemilu 2024 berjalan mulus. Namun, komunikasi tersebut tidak disebutkan sudah sejauh mana.
"Komunikasi lintas partai terbangun bagus lah," katanya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan komunikasi juga mendiskusikan soal penjelasan naskah akademik hak angket yang diklaim sudah disusun PDIP. Selain itu, pelanggaran undang-undang juga masuk jadi pembahasan.
"Sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data ya juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti," ucap Masinton. (Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved