Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya tetap maju menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu. Namun, saat ini fraksi PDIP di DPR RI masih menunggu perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah yakin, tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Masinton mengaku pihaknya sudah yakin dengan draf naskah akademik hak angket. Namun, draf itu masih memerlukan kajian.
Baca juga : Koalisi Perubahan akan Inisiasi Hak Angket, Ini Tanggapan PDIP
"Kita sedang kaji, kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu," ucap Masinton.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan PDIP tak ingin setengah-setengah dalam menggarap hak angket. Momen untuk menggulirkan hak angket tengah dipelajari.
"Ya kita sedang mempelajari. Gini gini gini saya diminta kalau maju jangan setengah2. Kenapa? Enggak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? Kalau kita sudah putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya dan seluruh gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya," ucap Masinton.
Baca juga : Tanggapi Perbedaan Sikap Soal Hak Angket, PDIP: Belum Ada Sikap Resmi dari Kami
Masinton mengeklaim komunikasi antarparpol terkait hak angket di DPR kecurangan Pemilu 2024 berjalan mulus. Namun, komunikasi tersebut tidak disebutkan sudah sejauh mana.
"Komunikasi lintas partai terbangun bagus lah," katanya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan komunikasi juga mendiskusikan soal penjelasan naskah akademik hak angket yang diklaim sudah disusun PDIP. Selain itu, pelanggaran undang-undang juga masuk jadi pembahasan.
"Sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data ya juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti," ucap Masinton. (Z-7)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Kedua tokoh tersebut bisa bertemu kapan dan di mana saja tanpa harus menentukan tempat untuk bertemu.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved