Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya tetap maju menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu. Namun, saat ini fraksi PDIP di DPR RI masih menunggu perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah yakin, tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Masinton mengaku pihaknya sudah yakin dengan draf naskah akademik hak angket. Namun, draf itu masih memerlukan kajian.
Baca juga : Koalisi Perubahan akan Inisiasi Hak Angket, Ini Tanggapan PDIP
"Kita sedang kaji, kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu," ucap Masinton.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan PDIP tak ingin setengah-setengah dalam menggarap hak angket. Momen untuk menggulirkan hak angket tengah dipelajari.
"Ya kita sedang mempelajari. Gini gini gini saya diminta kalau maju jangan setengah2. Kenapa? Enggak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? Kalau kita sudah putuskan A, A dengan seluruh argumentasinya dan seluruh gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya," ucap Masinton.
Baca juga : Tanggapi Perbedaan Sikap Soal Hak Angket, PDIP: Belum Ada Sikap Resmi dari Kami
Masinton mengeklaim komunikasi antarparpol terkait hak angket di DPR kecurangan Pemilu 2024 berjalan mulus. Namun, komunikasi tersebut tidak disebutkan sudah sejauh mana.
"Komunikasi lintas partai terbangun bagus lah," katanya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan komunikasi juga mendiskusikan soal penjelasan naskah akademik hak angket yang diklaim sudah disusun PDIP. Selain itu, pelanggaran undang-undang juga masuk jadi pembahasan.
"Sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data ya juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti," ucap Masinton. (Z-7)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved