Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket untuk segera digulirkan. Menurut dia evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya satu atau dua kelompok.
Apabila koalisi perubahan ingin mengambil alih untuk menggulirkan hak angket dengan segera, Seno mengatakan hal itu tidak masalah dan wajar dalam dinamika politik yang ada.
“Pada dasarnya tidak ada masalah dengan dinamika yang terjadi tentang siapa yang menginisiasi. Kami tetap optimis dan yakin angket dapat bergulir,” kata Seno kepada Media Indonesia, Sabtu (16/3).
Baca juga : Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket
“Dalam konteks sebagai partai politik, harusnya (menggulirkan hak angket) menjadi tanggung jawab bersama. PDIP mengemban nama, partai demokrasi. Kami berdiri di situ,” tambahnya.
Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menyampaikan pihaknya saat ini masih fokus untuk mengawal hasil pemilu. Sehingga ia mempersilakan apabila ada inisiasi positif yang diambil oleh koalisi perubahan terkait hak angket.
“PDI Perjuangan konsisten pada sikap kritis terhadap proses pemilu kemarin. Urgensi itu dirasakan oleh para guru besar, aktivis hingga masyarakat yang terbukti dalam survei sebuah media, mayoritas setuju dilakukan suatu mekanisme evaluasi, misalnya melalui angket. Bahkan PBB pun mempertanyakan tentang cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu kemarin. Sebagai negara demokrasi, kita malu,” pungkasnya.
(Z-9)
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved