Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya agar mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan inovasi.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan sambutan dalam kegiatan Lokakarya Pembinaan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 DOB Papua di Merauke pada Jumat, (15/3).
Dia menjelaskan, melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi (tusi) BSKDN. Upaya pendampingan tersebut dimaksudkan agar daerah dapat memformulasikan rumusan strategi kebijakan yang lebih baik melalui program kegiatan yang inovatif. Dengan demikian, tujuan-tujuan pembangunan di daerah dapat segera tercapai.
Baca juga : Kemendagri Berencana Percepat Pelantikan PJ 3 DOB Papua
"Kami harap pemerintah Provinsi Papua Selatan (termasuk DOB Papua lainnya) beserta kabupaten/kota di dalamnya dapat mempercepat laju perkembangan di wilayah ini melalui inovasi," ungkapnya.
Abas mengatakan, guna membentuk ekosistem inovasi yang kuat, 4 DOB Papua perlu menggali dan mengidentifikasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan inovasi daerah. Menurutnya, mengoptimalkan penerapan inovasi di daerah dinilai dapat meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 4 DOB Papua.
Sejalan dengan itu, Abas membeberkan nilai IID 4 DOB Papua pada gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Papua Barat Daya tidak dapat dinilai karena belum melaporkan inovasinya kepada BSKDN. Sementara Papua Selatan mendapatkan nilai 1,20, Papua Tengah 3,60 dan Papua Pegunungan 1,20. Dengan nilai tersebut, ketiganya berpredikat kurang inovatif.
Baca juga : Anggota DPR Papua Sambut Positif Usulan Timika Jadi Provinsi Sendiri
"Kaitan dengan inovasi, kami di BSKDN setiap tahunnya menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA). Ini juga dapat menjadi wadah yang mungkin bisa menjadi prioritas Bapak/Ibu sekalian baik di Provinsi Papua Selatan ini untuk mendapatkan penganugerahan IGA di tahun 2024," tambahnya.
Kata dia, bagi daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam gelaran IGA akan mendapatkan dana insentif daerah yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan program-program kegiatan yang inovatif di daerah terkait.
"Kami harap nilai yang diraih Papua Selatan saat ini bisa bertambah dan meningkat, Kami BSKDN secara prinsip siap memfasilitasi Bapak/Ibu melalui bimbingan maupun pembinaan di dalam pelaksanaan inovasi di Papua Selatan dan wilayah DOB Papua lainnya," tandasnya.(Z-8)
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved