Anggota DPR Papua Sambut Positif Usulan Timika Jadi Provinsi Sendiri

ANGGOTA DPR Provinsi Papua asal Paniai, Provinsi Papua Tengah, Nason Utty, menyambut baik usulan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar Timika ditetapkan sebagai satu provinsi baru lagi di Tanah Papua. 

Usulan Timika menjadi provinsi diketahui setelah disampaikan langsung Bupati Mimika bersama tokoh masyarakat dan anggota DPRD Mimika ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (2/11). "Usulan Timika jadi provinsi sendiri itu sangat positif dan masuk akal. Kami dukung penuh," ungkap Nason kepada wartawan, Kamis.

Menurut Ketua Umum DPP Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) itu, Timika memiliki potensi besar, utamanya karena kekayaan sumber daya alam bersamaan dengan kehadiran PT Freeport Indonesia. Dengan Timika menjadi provinsi sendiri, lanjut dia, perhatian pada kesejahteraan masyarakat asli yaitu warga Suku Amungme dan Kamoro bisa diperhatikan lebih baik lagi.

"Kalau lihat situasi sekarang. Suku Amungme dan Kamoro itu sudah tidak tampak lagi. Mereka seperti tenggelam atau bahkan mati di lumbung padi. Mereka miskin dan tertindas justru di tengah sumber daya yang berkelimpahan. Ini harus ada solusinya. Timika menjadi provinsi itu jadi pintu masuknya," jelas Nason.

Bagi dia, kehadiran PT Freeport Indonesia di Mimika tidak memberi dampak positif bagi masyarakat asli Amungme dan Kamoro. Dia ambil contoh wilayah Waa Banti, yang jaraknya bahkan tidak jauh dari area eksplorasi dan eksploitasi Feeport. Sayangnya masyakarat hidup susah.

"Itu baru di depan matanya PT Freeport. Masyarakat kok masih banyak yang miskin, ini ironi betul. Harapannya, pembentukan provinsi baru Mimika ini bisa terealisasi supaya warga Suku Amungme dan Kamoro yang sekian lama tersingkir bisa kembali jadi tuan di atas tanahnya sendiri," ucap Nason.

Baca juga: Imbas Konflik, Masyarakat Papua Pegunungan Butuh Bantuan Pemerintah

Dia menegaskan pula, Mimika tidak akan mengalami kesulitan pendanaan ke depannya karena memiliki potensi daerah yang sangat besar. Lebih dari itu, dari sisi IPM, Mimika berada satu tingkat saja dari daerah IPM tertinggi di Papua yaitu Jayapura.

"Artinya dia sudah siap, bahkan infrasfrukfur juga sudah oke. Dari sisi wilayah juga sangat luas. Jadi Mimika jadi provinsi itu sudah cocok sekali," tukasnya.

Aspek tertinggi dari usulan ini, kata Nason, adalah kemanusiaan yaitu menempatkan kembali warga suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan sesungguhnya. "Kita mau memastikan bahwa masyarakat Suku Amungme jangan cuma jadi penonton di atas tanahnya. Mereka harus jadi penentu," pungkas Nason.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama anggota DPRD dan masyarakat adat mendeklarasikan pembentukan provinsi sendiri. Nama provinsinya, Papua Nemangkawi.

Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda di Hotel Yello Jakarta Pusat.

Usul pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi ini telah diserahkan Eltinus Omaleng kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito.

Selain mengusulkan menjadi provinsi sendiri, Mimika juga mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur, dan Kabupaten Mimika Barat. (I-1)