Cakupan JKN 98,78 Persen, Kabupaten Mimika Sabet Penghargaan UHC Madya 2026

Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah memperluas cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa UHC Award merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam menjadikan JKN sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang serius menjalankan JKN demi kesejahteraan masyarakat. Itu inti dari UHC Award,” ujar Johannes.

Dalam penilaian UHC, terdapat tiga kategori yakni Utama, Madya, dan Pratama. Kategori Utama diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan di atas 99%, Madya minimal 98%, dan Pratama 97%-98%.

Baca juga : BPJS Kesehatan Gandeng Kader Surabaya Hebat Tingkatkan Pemahaman JKN bagi Masyarakat

Pada 2026, Kabupaten Mimika mencatatkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98,78%, sehingga berhak atas kategori Madya. Selain cakupan, tingkat keaktifan peserta juga menjadi indikator penting, dengan ambang minimal 95 persen. Johannes menyebut keaktifan peserta JKN di Mimika telah mencapai 98%.

“Artinya masyarakat benar-benar memanfaatkan JKN saat berobat. Di Mimika, keaktifan juga sudah 98%,” katanya.

Capaian tersebut, menurut Johannes, merupakan hasil dari konsistensi Pemkab Mimika dalam menjalankan program JKN, termasuk melalui inovasi layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan sistem ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mengakses layanan kesehatan tanpa perlu membawa kartu BPJS.

Baca juga : Pemkab Nias Barat Sabet UHC Award

“Sekarang cukup KTP, masyarakat sudah bisa dilayani di semua rumah sakit di Mimika,” ujarnya.

Saat ini, Mimika memiliki fasilitas kesehatan yang relatif lengkap, mulai dari puskesmas, puskesmas pratama, RSUD tipe C, hingga sejumlah rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk menjangkau masyarakat adat dan kelompok rentan, Pemkab Mimika juga menggandeng Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro. Yayasan tersebut membantu pendataan, pendaftaran, hingga pembayaran awal kepesertaan BPJS bagi masyarakat Amungme, Kamoro, serta lima suku kekerabatan Papua lainnya. Selain itu, Pemkab Mimika menyediakan layanan evakuasi medis menggunakan helikopter bagi warga di wilayah terpencil, termasuk mengantar pasien kembali ke kampung halaman setelah sembuh.

Johannes menilai penghargaan UHC Madya tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan dibanding tahun sebelumnya, saat Mimika masih berada di kategori Pratama.

“Tahun lalu Pratama, sekarang sudah Madya. Harapannya tahun depan bisa naik ke kategori Utama,” ujarnya.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS warga yang memiliki KTP daerah lain, termasuk karyawan perusahaan besar yang tinggal di Mimika namun terdaftar di wilayah berbeda.

Di sisi lain, tantangan geografis Papua diatasi dengan strategi jemput bola melalui perluasan fasilitas kesehatan. Dari 18 kecamatan, Mimika kini memiliki 26 puskesmas dan 133 puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar di seluruh kampung. Sebanyak 13 puskesmas telah berstatus BLUD, dan jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 15 pada 2026.

“Semua kampung sekarang sudah punya Pustu. Pelayanan kesehatan benar-benar kita dekatkan ke masyarakat,” kata Johannes.

Dari aspek pembiayaan, Johannes memastikan Pemkab Mimika konsisten memenuhi kewajiban iuran JKN. Iuran yang menjadi tanggungan daerah telah dibayarkan hingga September 2025, bahkan sebagian sampai Desember.

“Tidak ada tunggakan. Ini juga menjadi salah satu alasan kita mendapat penghargaan,” ujarnya.

Pemkab Mimika menargetkan cakupan UHC penuh agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh melalui JKN tanpa hambatan biaya. (E-3)