Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI dari kelompok perorangan dan mengatasnamakan Dewan Gereja Papua yang berkembang di media sosial dinilai tidak mewakili aspirasi gereja secara keseluruhan di tanah Papua. Demikian dikatakan tokoh pemuda Kristen Papua, Opinus Sogoneap.
"Tidak semua daerah di tanah Papua menolak kehadiran negara. Tidak semua daerah menolak bantuan yang sifatnya kemanusiaan dari pemerintah," kata Opinus melalui keterangannya, Kamis (2/11).
Pemuda asal gereja GKI di Tanah Papua Wilayah X (Papua Pegunungan) ini mengungkapkan bahwa kondisi umat gereja, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang memerlukan bantuan sosial dan kemanusiaan dari pemerintah pusat.
"Macam di Yahukimo itu, terjadi konflik, maka jemaat-jemaat banyak yang trauma keluar rumah untuk berkebun dan mencari makan. Sudah begitu, perputaran uang di Yahukimo juga tidak berjalan lancar karena hanya berpusat di Wamena dan Jayapura," katanya.
Baca juga: 135 Warisan Budaya Takbenda dari Jawa Tengah Diakui Nasional
Mantan Ketua GMKI Jayapura ini menambahkan, mayoritas pekerjaan jemaat di Yahukimo berkebun. Mereka juga kesulitan untuk membeli beras, minyak goreng dan lauk pauk karena masalah keuangan dan harga-harga barang yang mahal. Dalam situasi sekarang ini jelas masyarakat di sana sangat butuh bantuan dari pemerintah.
"Jadi jika ada suara-suara dari oknum-oknum mengatasnamakan pemimpin gereja di Papua untuk membatasi semua niat baik pemerintah pusat, lalu menyebutkan umat gereja tidak perlu bantuan pemerintah, itu tidak sesuai dengan situasi di jemaat yang sebenarnya," ujar Opinus.
"Tanah Papua adalah bagian dari NKRI. Mayoritas kami di Papua ini Kristen dan di saat-saat seperti ini kami juga butuh kehadiran dari negara, terlebih lagi di daerah-daerah konflik di mana masyarakat dan umat membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan," tandasnya.
Konflik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, diduga dipicu perebutan tambang ilegal antara Kelompok Kriminal Bersejarah (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST). KKB menyerang Distrik Seradala di Yahukimo dan menyebabkan sebanyak 95 orang menjadi korban dengan 13 di antaranya meninggal dunia. Teranyar, lima tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Amuma terluka diserang KKB, Selasa (31/10). (J-2)
Sugiono mengatakan dirinya telah menginstruksikan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran agar menyiapkan berbagai opsi jika sewaktu-waktu evakuasi perlu dilakukan.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Serangan udara AS di ibu kota Venezuela Caracas, penangkapan Presiden Nicolás Maduro, serta pengambilalihan fasilitas energi strategis menandai eskalasi terbuka
Konflik antara Danielle NewJeans dengan agensinya, ADOR, merupakan puncak dari pertikaian panjang yang berakar pada krisis internal manajemen sejak 2024.
Konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved