Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menegaskan bahwa memperjuangkan hak angket adalah hak dari tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Hak angket itu hak dari anggota DPR. Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hak angket itu untuk melakukan fungsi pengawas, fungsi mengkritisi, bukan fungsi untuk membatalkan,” tegas Junimart di Jakarta, Kamis (14/3).
Melalui kebijakan itu, bisa dilakukan penyelidikan jika memang terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam Pemmilu 2024.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"Ini tujuannya supaya tidak diulang lagi kemudian hari. Bukan untuk membatalkan,” tambahnya.
Junimart meminta kepada semua pihak untuk tidak khawatir dengan rencana pengguliran hak angket.
“Jadi tidaknya ya kita juga sedang melakukan percakapan-percakapan lintas fraksi, lintas partai,” ucap Junimart.
Ia menegaskan bahwa dukungan hak angket termasuk tanda tangan anggota DPR yang mendukung bukan jadi patokan utama. Hal itu lantaran ada kuota yang harus dipenuhi oleh fraksi untuk menjalankan hak angket. (Z-11)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved