Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menegaskan bahwa memperjuangkan hak angket adalah hak dari tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Hak angket itu hak dari anggota DPR. Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hak angket itu untuk melakukan fungsi pengawas, fungsi mengkritisi, bukan fungsi untuk membatalkan,” tegas Junimart di Jakarta, Kamis (14/3).
Melalui kebijakan itu, bisa dilakukan penyelidikan jika memang terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam Pemmilu 2024.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"Ini tujuannya supaya tidak diulang lagi kemudian hari. Bukan untuk membatalkan,” tambahnya.
Junimart meminta kepada semua pihak untuk tidak khawatir dengan rencana pengguliran hak angket.
“Jadi tidaknya ya kita juga sedang melakukan percakapan-percakapan lintas fraksi, lintas partai,” ucap Junimart.
Ia menegaskan bahwa dukungan hak angket termasuk tanda tangan anggota DPR yang mendukung bukan jadi patokan utama. Hal itu lantaran ada kuota yang harus dipenuhi oleh fraksi untuk menjalankan hak angket. (Z-11)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved