Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan konsolidasi dengan lintas partai seperti dengan PDIP dan NasDem, masih terus dilakukan untuk menggulirkan hak angket.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengemukakan sikap partainya jelas sejak awal yakni akan menggulirkan hak angket.
Mardani juga mengatakan sebelum keputusan itu disampaikan secara resmi, dia ingin partai di luar koalisi 01 memiliki 1 visi dan misi terkait hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu.
Baca juga : PDIP Ingin 1 Visi dengan NasDem Soal Hak Angket
Mardani menerangkan hingga saat ini partainya terus melakukan komunikasi dengan parpol lain terkait hak angket.
“Sampai saat ini Partai sedang komunikasi intensif,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Senin (11/3).
Mardani mengaku dirinya mendukung hak angket secara personal. Namun, Mardani tetap masih menunggu sikap parpol.
Baca juga : Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut kesadaran bersama terkait keresahan kebrutalan penyelenggaraan pemilu amat penting untuk terlebih dahulu dibangun.
Hal itu penting agar ke depan dapat mengonsolidasikan kekuatan perlawanan dengan lebih besar.
“Ketika semua berada dalam rel, bahwa kesadaran pemilu ini adalah pemilu yang buruk dan brutal, pemilu di mana instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan untuk paslon 02, maka semua bergerak. Kalau tidak disikapi buat apa pemilu yang akan datang? Nanti tidak ada lagi pemilu, yang ada hanyalah simsalabim pemilu,” pungkasnya. (Ykb/Z-7)
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved