Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai aparat penegak hukum harus dijaga dari berbagai upaya ketidakadilan politik. Khususnya menyandera pihak yang diduga terkait sebuah kasus agar tak bertindak kontra pemerintah.
"Oleh sebab itu kita harus menjaga juga di tempat-tempat di mana ketidakadilan itu muncul. Kita harus juga menjaga di tempat-tempat (seperti) di KPK," kata Saut dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (10/3).
Saut menilai saat penting untuk membiarkan proses politik berjalan, terlebih belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aparat penegak yang hukum yang sudah mengendus adanya kejanggalan didorong untuk menahan diri.
Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
"Kita berharap sebagaimana juga dilakukan di kepolisian itu, memohon mereka, juga di Kejaksaan mereka sementara menyelesaikan itu dulu, menyimpan itu dulu," ujar Saut.
Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) itu menekanan pentingnya aparat penegak hukum saat ini mengedepankan kebijaksanaan. Aparat penegak hukum bisa mengusut kasus yang merugikan negara lebih besar.
"Pada bagian yang lain masih banyak kasus yang lebih priority dan lebih besar nilainya dari sekedar isu-isu yang disebutnya sebagai bank pembangunan daerah. Ini sekali lagi setelah kita sebutkan di pertama tadi, kita juga perlu takut, kata berikut yang kita harus wisdom," ujar Saut.
Baca juga : KPK: Klaim Mahfud Soal Aparat Terlibat Tambang Ilegal Fakta dan Hasil Analisis
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaitkan pelaporan terhadap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke KPK dengan usul angket kecurangan pemilu. Usulan hak angket sejatinya digaungkan Ganjar untuk mengungkap ketidakberesan penyelenggaraan pemilu.
"Baru Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang laporkan ke KPK. Itu setrum-setruman banyak sekali ini," kata Hasto dalam acara Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2024.
Di sisi lain, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di Bank BPD Jateng. Ganjar Pranowo terseret dalam aduan tersebut.
“IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi, dan suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Dalam laporan yang diterima KPK, gratifikasi diterima oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng berinisial S. IPW menuduh Ganjar sebagai penerima aliran dana tersebut. (Z-3)
Komnas Perempuan menyoroti praktik penyiksaan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. Laporan tahunan lembaga tersebut mencatat setidaknya ada 13 kasus penyiksaan seksual di 2024
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
SEBAGAI salah satu kejahatan lintas negara, praktik judi online (judol) di Indonesia membutuhkan penanganan secara komprehensif. Bank Indonesia harus lebih tegas.
AHLI Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyebut kinerja organisasi masyarakat (Ormas) menandakan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH).
Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved