Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting. Langkah itu dinilai bisa menyusahkan pemerintahan berikutnya.
“Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal hal yg kadang kadang tidak efisien, tidak prinsip,” kata Kalla dalam diskusi politik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Kalla menyebut pemborosan yang kerap dilakukan Jokowi berupa pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Dia mengamini infrastruktur memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Namun, dia menyebut pembangunan Jokowi tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol yang dibangun era Jokowi.
“Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki,” ujar Kalla.
Kebijakan pembangunan era Jokowi ini yang dinilai akan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Kepala Negara sekarang juga dinilai tidak terlalu mementingkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
“Kalau ekonomi, semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga ini naik, inflasi tinggi, semua kena. Tentu ada juga yang senang, yang punya cash banyak. Tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi disitu tapi masalah rakyat keseluruhan,” tutur JK.
(Z-9)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved