Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting. Langkah itu dinilai bisa menyusahkan pemerintahan berikutnya.
“Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal hal yg kadang kadang tidak efisien, tidak prinsip,” kata Kalla dalam diskusi politik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Kalla menyebut pemborosan yang kerap dilakukan Jokowi berupa pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Dia mengamini infrastruktur memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Namun, dia menyebut pembangunan Jokowi tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol yang dibangun era Jokowi.
“Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki,” ujar Kalla.
Kebijakan pembangunan era Jokowi ini yang dinilai akan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Kepala Negara sekarang juga dinilai tidak terlalu mementingkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
“Kalau ekonomi, semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga ini naik, inflasi tinggi, semua kena. Tentu ada juga yang senang, yang punya cash banyak. Tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi disitu tapi masalah rakyat keseluruhan,” tutur JK.
(Z-9)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved