Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting. Langkah itu dinilai bisa menyusahkan pemerintahan berikutnya.
“Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal hal yg kadang kadang tidak efisien, tidak prinsip,” kata Kalla dalam diskusi politik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Kalla menyebut pemborosan yang kerap dilakukan Jokowi berupa pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Dia mengamini infrastruktur memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Namun, dia menyebut pembangunan Jokowi tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol yang dibangun era Jokowi.
“Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki,” ujar Kalla.
Kebijakan pembangunan era Jokowi ini yang dinilai akan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Kepala Negara sekarang juga dinilai tidak terlalu mementingkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
“Kalau ekonomi, semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga ini naik, inflasi tinggi, semua kena. Tentu ada juga yang senang, yang punya cash banyak. Tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi disitu tapi masalah rakyat keseluruhan,” tutur JK.
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved