Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyentil program makan siang gratis dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. Pasalnya beredar kabar bahwa program ini akan menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kemendikbudristek.
“Kita belum apa-apa dan belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggung jawabkan seperti ini. Sementara kita tahu makan siang gratis anggarannya pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbud-Ristek,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kemendikbud-Ristek, Rabu (6/3).
Lebih lanjut, menurutnya lebih baik dibentuk kementerian sendiri untuk mengurus program tersebut dibandingkan menggunakan anggaran BOS.
“Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang Gratis saja sekalian ketimbang kita memasukkan diri ke pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejali anggaran yang lebih besar sementara di sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan ini,” pungkas Andreas. (Des/Z-7)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved