Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyentil program makan siang gratis dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. Pasalnya beredar kabar bahwa program ini akan menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kemendikbudristek.
“Kita belum apa-apa dan belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggung jawabkan seperti ini. Sementara kita tahu makan siang gratis anggarannya pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbud-Ristek,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kemendikbud-Ristek, Rabu (6/3).
Lebih lanjut, menurutnya lebih baik dibentuk kementerian sendiri untuk mengurus program tersebut dibandingkan menggunakan anggaran BOS.
“Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang Gratis saja sekalian ketimbang kita memasukkan diri ke pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejali anggaran yang lebih besar sementara di sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan ini,” pungkas Andreas. (Des/Z-7)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Menjelang HUT ke-80 RI, Kemendikbudristek merilis panduan resmi penulisan ucapan kemerdekaan yang tepat. Hindari kesalahan umum ini.
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved