Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen 4% sudah tepat dan memberikan kepastian hukum. Keputusan itu tidak berlaku pada pemilihan umum (pemilu) 2024, tetapi bisa diterapkan pada pemilu selanjutnya.
"Klausul itu penting sebab pemungutan suara sudah selesai dan siapa yang masuk parlemen juga sudah bisa diterka. Dengan demikian, tak lagi bisa digunakan untuk mengatakan putusan MK ini dibuat untuk memasukan partai tertentu ke parlemen pusat," ujar Jeirry, Jumat (1/3).
Putusan MK, sambungnya, memberi jaminan adanya kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada perubahan aturan ditengah tahapan sedang berlangsung, sebagaimana kontroversi putusan MK soal syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca juga : KPU Dinilai Akomodir Kepentingan Parpol
Ia juga menuturkan putusan MK tersebut mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rakyat sudah memilih partai politik tertentu, dengan demikian suara rakyat tidak terbuang.
Namun, ia menyayangkan ambang batas parlemen telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tetapi tidak diserta ketegasan tentang berapa angka ambang batas yang pas. Pada putusannya MK menegaskan penentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang.
"MK masih memberikan kewenangan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengaturnya dalam perubahan UU Pemilu nantinya. Mestinya MK mencabut saja dan menegaskan bahwa ambang batas parlemen itu tidak perlu lagi," ucap Jeirry.
Baca juga : KPU Larang Peserta Pemilu Kampanye Pemilu 2024 di SMA
Menurutnya ambang batas parlemen pusat ditiadakan saja. Adapun penyederhanaan partai di parlemen yang sejak lama jadi agenda atau tujuan diterapkannya ambang batas parlemen menurutnya dapat dilakukan lewat pengetatan seleksi partai politik yang ikut pemilu.
"Sehingga jika partai sudah lolos sebagai peserta pemilu, maka sudah dianggap layak untuk masuk parlemen," tukasnya.
MK menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.
Baca juga : Politik Masuk Kampus, Wapres Ingatkan Kerawanan Polarisasi
Demikian tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (29/2) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Merujuk keterangan pembentuk undang-undang, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.
Ambang batas parlemen, menurut Mahkamah berdampak pada terbuangnya suara sah, dan juga terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR. Hal itu dinilai tidak proporsional.
Apabila merujuk pemilihan proporsional, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen. (Z-3)
Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
FOUNDER Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Adanya fraksi kecil di DPR RI menjadi sebuah problem karena saat mengambil sebuah keputusan diperkirakan tidak bisa bulat.
Menurut Eddy, ada 16 juta suara pemilih yang hilang karena partai yang dicoblos gagal melewati ambang batas parlemen 4%.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved