Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Santoso, angkat bicara soal penetapan tersangka terhadap pengusaha Budi Said (BS) terkait kasus jual beli emas Antam.
"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kejagung dalam kasus yang melibatkan budi said dalam masalah dugaan korupsi rekayasa jual-beli emas logam mulia," kata Santoso dalam keterangannya yang diterima Kamis (29/2).
Penetapan tersangka terhadap Budi Said, jadi bukti bahwa keadilan masih ada di negeri ini.
Baca juga : Alex Noerdin Di-back Up Golkar, Kejagung: No Problem
"Ini menjadi bukti bahwa keadilan di negeri kita tetap ada, yaitu dengan menetapkan seorang tersangka yang diduga memiliki koneksi yang kuat sehingga meskipun kasus ini telah muncul sejak 2019 dia tidak tersentuh dengan hukum," kata Santoso.
Politisi partai Demokrat ini berharap dengan ditetapkannya Budi Said, maka Kejagung bisa membuka tabir lebih terang soal kasus yang dinilai telah merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut.
"Semoga kasus Budi Said dalam dugaan korupsi rekayasa jual-beli emas logam mulia yang menyebabkan potensial kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1,2 triliun dapat diwujudkan oleh kejagung dan aparat penegak hukumnya," tukas dia.
Sebelumnya , Direktur Penyidikan Jampidsus KejaKejaksaan Agung (Keagung) Kuntadi memastikan penetapan tersangka pengusaha asal Surabaya, Budi Said (BS) dalam perkara jual beli logam mulia di Antam pada 2018 telah sesuai dengan alat bukti.
Penetapan status tersangka dilakukan pada Januari 2024 dan dirinya telah ditahan. (Z-6)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Di samping itu, penetapan tersangka itu juga diduga untuk pengalihan isu terkait Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
KEPOLISIAN Resor Kota Barelang (Polresta Barelang) telah menetapkan dua pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai tersangka dalam kasus penyerangan yang terjadi di Rempang.
KPK mengubah format penetapan tersangka, kini penetapan tersangka akan langsung diumumkan pada publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved