Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi pihaknya terkait pemungutan suara ulang (PSU). Jika tidak, Bagja mengatakan ada potensi dugaan pelanggaran administrasi bahkan pidana yang dapat terjadi.
"Bagi kami menjadi masalah (jika rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti). Rekomendasi bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2).
Bawaslu sendiri sudah mengeluarkan 780 rekomendasi kepada KPU terkait PSU. Ratusan rekomendasi itu tersebar di 229 kabupaten/kota pada 38 provinsi.
Baca juga : 55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana
Bagja mengingatkan KPU batas penyelenggaraan PSU adalah Sabtu (24/2) atau 10 hari setelah pemungutan suara.
Menurut Bagja, Bawaslu akan mencermati rekomendasi-rekomendasi soal PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten/kota. Sebab, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti bakal berpotensi menjadi pelanggaran.
"Bisa masuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana," ujarnya.
Bagja sendiri tidak memungkiri bahwa PSU terjadi karena kurang maksimalnya bimbingan teknis yang diperoleh petugas KPPS. Bahkan, ia mengakui bahwa terjadinya pelanggaran administrasi yang menyebabkan PSU juga disebabkan oleh kelalaian pengawas pemilu.
"Pengawas TPS juga kemungkinan lewat mungkin saja ada. Ini jadi review bagi kami ke depan," tandasnya. (Z-4)
Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Riza Nasrul Falah, ditangkap polisi lantaran ketahuan mengonsumsi narkotika jenis sabu
Ketidaknetralan penjabat negara juga berpotensi terjadi saat proses PSU Pilkada 2024. Hal ini diharapkan jadi fokus.
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan potensi praktik politik uang saat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, kampanye akan digelar saat bulan Ramadan.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Ttindak lanjut itu dilakukan Bawaslu dengan merekomendasikan ratusan pelanggaran itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved