Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menunggu tindak lanjut PDIP terkait dengan usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hak angket tersebut diusulkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang didukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR saat ini.
"Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 Februari 2024.
Taslim juga menjawab saat dikonfirmasi NasDem tak menjadi inisiator hak angket. Menurut dia, hak angket berkaitan dengan hitung-hitungan kekuatan di fraksi.
Baca juga : Belum ada Pembahasan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Fraksi PDIP
"Tidak cukup, jadi kalau angket itukan hitungan-hitungannya angka. Kalau kita tiga (Koalisi Anies-Muhaimin) sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja (inisiator hak angket), kalau tergantung pada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan," ujar Taslim.
Taslim tak memungkiri bahwa butuh kekuatan fraksi. Ia tak menampik kekuatan PDIP sebagai fraksi terbesar.
"Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yg menginisiasi PDIP kami tunggu respons selanjutnya, oke?" ucap Taslim.
Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan soal hak angket menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia menekankan bahwa sikap politik tersebut harus menunggu keputusan pimpinan parpol.
"Pemilik dari partai politik adalah ketua umum. Nah ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak," ujar Sahroni. (Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved