Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menunggu tindak lanjut PDIP terkait dengan usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hak angket tersebut diusulkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang didukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR saat ini.
"Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 Februari 2024.
Taslim juga menjawab saat dikonfirmasi NasDem tak menjadi inisiator hak angket. Menurut dia, hak angket berkaitan dengan hitung-hitungan kekuatan di fraksi.
Baca juga : Belum ada Pembahasan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Fraksi PDIP
"Tidak cukup, jadi kalau angket itukan hitungan-hitungannya angka. Kalau kita tiga (Koalisi Anies-Muhaimin) sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja (inisiator hak angket), kalau tergantung pada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan," ujar Taslim.
Taslim tak memungkiri bahwa butuh kekuatan fraksi. Ia tak menampik kekuatan PDIP sebagai fraksi terbesar.
"Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yg menginisiasi PDIP kami tunggu respons selanjutnya, oke?" ucap Taslim.
Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan soal hak angket menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia menekankan bahwa sikap politik tersebut harus menunggu keputusan pimpinan parpol.
"Pemilik dari partai politik adalah ketua umum. Nah ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak," ujar Sahroni. (Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved