Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) Hendri Satrio berpendapat segala kemungkinan bisa terjadi pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Termasuk kemungkinan upaya Istana untuk mengganggu koalisi Anies - Muhaimin yang menganggap pemilu 2024 diwarnai kecurangan yang masif.
"Menurut saya iya ( ada kemungkinan berupaya mengganggu)," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu ketika dihubungi, Senin (19/2).
Namun karena pertemuan itu berlangsung tertutup, Hensat juga merasa ada kemungkinan lain. Kedua tokoh itu menurutnya bertemu bukan membahas koalisi agar NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab menurutnya itu terlalu dini.
Baca juga : Surya Paloh: Parpol Peserta Pemilu 2024 Hadapi Tantangan Hukum yang Semakin Kuat
Ia justru menganggap Presiden Jokowi bisa saja meminta tolong pada Surya Paloh setelah presiden tidak lagi menjabat untuk menjaga Gibran yang merupakan Putera Sulung Presiden Jokowi.
"Walaupun terlalu dini menganggap pertemuan itu adalah bibit dari koalisi Pak Surya Paloh ke Prabowo. Kalau menurut saya lebih banyak bagaimana Pak Jokowi, setelah Prabowo nanti menjadi presiden. Saya malah menduga karena tidak tahu isinya apa, perbincangannya Pak Jokowi yang menitipkan Gibran supaya dijaga juga sama Surya Paloh," tuturnya.
Pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/2) sore. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama satu jam. (Z-8)
Dalam arahannya, Paloh menyoroti pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029.
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan penuh partainya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partai politik tidak boleh hanya menikmati hak-hak prerogatif yang dimiliki tanpa menunaikan kewajiban kepada rakyat.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved