Evaluasi Holistik Kebijakan Perberasan Nasional

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menegaskan perlu ada evaluasi menyeluruh dalam kebijakan perberasan nasional. Hal ini lantaran stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog menipis. Dari catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia kekurangan 2,4 juta ton beras untuk konsumsi rakyat.

"Harus ada evaluasi kebijakan ekonomi perberasan yang lebih holistik. Lebih menyeluruh menyangkut ekosistem perberasan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (16/2).

Menurut Bustanul, kinerja Bapanas mesti dievaluasi karena dianggap tidak optimal melaksanakan tugas untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras. Saat ini harga beras premium melambung tinggi hingga menembus Rp18.500 per kilogram, jauh di atas penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Baca juga : Harga Beras Tinggi, Bulog: Satgas Pangan Tangani jika Ada Pelanggaran Hukum

"Tentu saja Bapanas menjadi salah satu lembaga pemerintah yang perlu dievaluasi terkait kebijakan stabilisasi harga beras," ucap pengamat pertanian itu.

Pemerintah, lanjut Bustanul, juga perlu mengevaluasi regulasi perberasan nasional. Ia menegaskan dengan pemerintah masih menggunakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, serta penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang rendah, sulit menyelesaikan masalah kenaikan harga beras jangka pendek. Hal ini lantaran distribusi beras nasional dikuasai perusahaan swasta, bukan pemerintah.

"Rencana impor beras hingga 2,5 juta ton juga tidak menolong jika masih memakai substansi lama," ucapnya.

Baca juga : Kepala Bapanas akan Sesuaikan HET Beras

Pemerintah tidak Memiliki Perencanaan

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai pemerintah tidak memiliki perencanaan dalam kebijakan perberasan nasional, sehingga menyebabkan kelangkaan stok beras di sejumlah ritel modern. Ia menyebut pejabat-pejabat negara lebih sibuk mengurusi hal-hal politik.

"Pemerintah tidak punya perencanaan matang, tidak fokus memikirkan rakyat. Terlalu asik dengan urusan politik dan kekuasaan," katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuding adanya pemaksaan dalam menggulirkan kebijakan bantuan sosial (bansos) beras yang masif di tahun politik. Salah satunya keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membekukan anggaran kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Pemblokiran anggaran itu salah satunya menjadi sumber pendanaan bansos beras.

Baca juga : Harga Beras Bulog Alami Kenaikan Menjadi Rp54.500 per 5 Kg

"Sehingga berimbas pada banyak instansi terkait, bukan hanya Bapanas, tapi juga Kemenkeu yang kita ketahui harus membekukan sementara anggaran lintas kementerian hingga Rp50 triliun," tutur Daniel.

Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan serius guna memastikan ketersediaan stok beras dan komoditas pangan lainnya, serta dapat mengendalikan harga-harga pangan. Serta, memastikan jalur distribusi bahan pokok tidak ada yang terhambat.

"Jika tidak dapat diatasi dengan segera, akan menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah," imbuh Daniel. (Ins/Z-7)