Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Perum Bulog menyerahkan sepenuhnya penindakan pelanggaran hukum terkait sektor perberasan kepada Satgas Pangan Polri. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pihak berwenang akan bergerak jika menemukan kasus yang menyebabkan stok beras langka dan harganya melambung tinggi.
"Kalau ada pelanggaran hukum, itu tugas kepolisian. Bulog tidak ikut karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap merek, pelanggaran terhadap penimbunan, itu semua kepolisian yang bergerak," ujar Bayu di Jakarta, Senin (13/2).
Bayu menyatakan pihaknya hanya akan fokus dalam menjaga stok dan stabilitas harga di pasar.
Baca juga : Harga Beras Mahal, Dirut Bulog Sebut tidak Ada Penyesuaian HET
"Bulog bertarungnya di pasar. Kita pastikan distributor, ritel, pedagang secara bisnis tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit taking yang berlebihan," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, kini harga jual di masyarakat telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Satgas Pangan Polri pun melakukan pengawasan di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.
Baca juga : APRINDO: Pembelian Beras yang Dibatasi di Ritel Adalah Beras Komersial Swasta
"Berdasarkan hasil pengawasan, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras," terang
Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Whisnu Hermawan. (Ant/Z-11)
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menemukan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume.
Adapun Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengeluarkan perintah kepada satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Tengah.
APPSI mendukung mentan membongkar mafia beras, pedagang pasar menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
PEMERINTAH memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Petugas gabungan Satgas Pangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah terlihat turun dan mendatangi pasar tradisional dan langsung melakukan pengecekan para pedagang dan distributor beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved