Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Perum Bulog menyerahkan sepenuhnya penindakan pelanggaran hukum terkait sektor perberasan kepada Satgas Pangan Polri. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pihak berwenang akan bergerak jika menemukan kasus yang menyebabkan stok beras langka dan harganya melambung tinggi.
"Kalau ada pelanggaran hukum, itu tugas kepolisian. Bulog tidak ikut karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap merek, pelanggaran terhadap penimbunan, itu semua kepolisian yang bergerak," ujar Bayu di Jakarta, Senin (13/2).
Bayu menyatakan pihaknya hanya akan fokus dalam menjaga stok dan stabilitas harga di pasar.
Baca juga : Harga Beras Mahal, Dirut Bulog Sebut tidak Ada Penyesuaian HET
"Bulog bertarungnya di pasar. Kita pastikan distributor, ritel, pedagang secara bisnis tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit taking yang berlebihan," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, kini harga jual di masyarakat telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Satgas Pangan Polri pun melakukan pengawasan di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.
Baca juga : APRINDO: Pembelian Beras yang Dibatasi di Ritel Adalah Beras Komersial Swasta
"Berdasarkan hasil pengawasan, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras," terang
Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Whisnu Hermawan. (Ant/Z-11)
Kejaksaan telah menandatangani MoU dengan sejumlah kementerian dan BUMN, termasuk PT Pupuk Indonesia, untuk mengawal distribusi pupuk dari hulu ke hilir.
TIGA petinggi PT Padi Indonesia Maju (PIM) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan.
Satgas Pangan mengintensifkan pengawasan terhadap puluhan ribu pasar di seluruh Indonesia, sebagai respons terhadap maraknya praktik pengoplosan beras.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Satgas Pangan Polri akan memeriksa ahli korporasi untuk memastikan pertanggung jawaban korporasi PT Food Station. Selanjutnya, menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menemukan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved