Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Perum Bulog menyerahkan sepenuhnya penindakan pelanggaran hukum terkait sektor perberasan kepada Satgas Pangan Polri. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pihak berwenang akan bergerak jika menemukan kasus yang menyebabkan stok beras langka dan harganya melambung tinggi.
"Kalau ada pelanggaran hukum, itu tugas kepolisian. Bulog tidak ikut karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap merek, pelanggaran terhadap penimbunan, itu semua kepolisian yang bergerak," ujar Bayu di Jakarta, Senin (13/2).
Bayu menyatakan pihaknya hanya akan fokus dalam menjaga stok dan stabilitas harga di pasar.
Baca juga : Harga Beras Mahal, Dirut Bulog Sebut tidak Ada Penyesuaian HET
"Bulog bertarungnya di pasar. Kita pastikan distributor, ritel, pedagang secara bisnis tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit taking yang berlebihan," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, kini harga jual di masyarakat telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Satgas Pangan Polri pun melakukan pengawasan di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.
Baca juga : APRINDO: Pembelian Beras yang Dibatasi di Ritel Adalah Beras Komersial Swasta
"Berdasarkan hasil pengawasan, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras," terang
Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Whisnu Hermawan. (Ant/Z-11)
SATGAS Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan berhasil membongkar peredaran minyak goreng merek Minyakita palsu di wilayah Kalsel.
Pemanggilan distributor Minyakita tersebut merupakan bagian dari tahap penyelidikan setelah menemukan fakta-fakta terkait Minyakita di pasaran.
Pengecekan ke berbagai toko dan distributor di wilayah Subang guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi ini.
Dalam sidak yang dilakukan di Kecamatan Nusawungu, tim menemukan ribuan kemasan minyak goreng Minyakita dengan volume yang tidak sesuai label.
SATGAS Pangan Polda Sulawesi Tengah menemukan minyak goreng subsidi pemerintah Minyakita tidak sesuai takaran yang seharusnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bulog per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB mencapai 3.701.006 ton.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim produksi beras di Tanah Air akan melimpah. Klaim tersebut didasarkan pada laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved