Satgas Pangan dan Bapanas Perketat Pengawasan Minyak Goreng hingga Beras

KOMITMEN menjaga stabilitas pangan di Sulawesi Selatan kian diperkuat. Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) strategis bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Markas Polda Sulawesi Selatan, Minggu (1/3).

Rakor ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pangan masyarakat aman, terjangkau, dan bermutu, dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Hermawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Andri Ananta Yudhistira menegaskan, pentingnya pengawasan super ketat pada komoditas strategis.

Baca juga : Harga Pangan di Yogyakarta Naik, Masyarakat Diminta tidak Panic Buying

Ia menyoroti dominasi swasta dalam industri minyak goreng yang mencapai 65 persen, sementara BUMN hanya mengelola 35 persen.

"Angka 65 persen ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pengawasan harus kita perkuat, jangan sampai celah distribusi ini dimanfaatkan oknum untuk bermain harga atau menimbun,"* tegas Andri.

Buka  hanya minyak, komoditas cabai pun menjadi perhatian. Andri mengungkapkan bahwa pasokan cabai dari Kabupaten Enrekang kini telah berhasil dikirim hingga ke Jakarta berkat koordinasi apik dengan Bapanas.

Baca juga : Harga Ayam dan Cabai di Bengkulu Naik menjelang Ramadan

Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas harga antarwilayah sekaligus membuktikan bahwa Sulsel berkontribusi nyata dalam ketahanan pangan nasional.

Andriko Noto Susanto memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang dinilai responsif dan progresif dalam mendukung program pengawasan pangan. Ia menekankan pentingnya peta jalan (road map) pengawasan yang komprehensif, termasuk sektor kesehatan hewan.

"Jangan sampai ada main-main dengan pangan masyarakat. Isu sensitif seperti daging haram yang dicampur daging halal harus benar-benar kita awasi. Tidak ada kompromi," tegas Andriko.

Ia juga menggarisbawahi peran vital Perum Bulog dalam mobilisasi komoditas seperti beras dan minyak goreng, serta meminta Dinas Kominfo untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar guna mencegah kepanikan di masyarakat.

Komoditas yang menjadi prioritas pengawasan meliputi beras, jagung, daging, telur, cabai, minyak goreng, gula, dan terigu. Andriko menegaskan, jika ditemukan kenaikan harga di luar ketentuan, apalagi pada komoditas bersubsidi, tindakan tegas akan langsung diambil.

Kendati demikian, dalam rakor itu juga disebut, sejumlah komoditas, harganya naik atau melebih harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pemerintah (HAP), dan hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Sulsel.

Komoditas tersebut adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, gula pasir, minyak goreng dan telur ayam. Harganya lebih tinggi antara 3 hingga 40 persen.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, M. Ilyas, menyatakan Pemprov Sulsel telah bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan.

Termasuk telah menambah jumlah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota dan mendorong para bupati agar penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bisa menjangkau hingga ke tingkat kecamatan.

Senada, Brigjen Hermawan menyoroti praktik curang seperti pengemasan ulang beras medium menjadi premium atau beras bodong tanpa informasi jelas.

"HET (Harga Eceran Tertinggi), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas. Ini untuk melindungi masyarakat dari praktik spekulan yang hanya ingin meraup untung besar," tegas Hermawan.

Rakor ini, menurutnya, bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi, menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat.

Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi vertikal dan dinas terkait, antara lain Kepala Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Kepala BBPOM, perwakilan Bank Indonesia, serta BPS. (LN/E-4)