Headline

Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.

Stabilitas Harga Pangan Perlu Ditopang Reformasi Rantai Pasok Terintegrasi

Naufal Zuhdi
23/2/2026 21:04
Stabilitas Harga Pangan Perlu Ditopang Reformasi Rantai Pasok Terintegrasi
Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) sekaligus Senior Vice President Federasi Internasional Asosiasi Freight Forwarders (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi.(Istimewa)

STABILITAS harga bahan kebutuhan pokok menjadi fokus utama pemerintah dan dunia usaha sepanjang periode Ramadan dan Idul Fitri. Pasalnya, hal ini kerap kali memicu tekanan inflasi pangan karena permintaan tinggi pada komoditas volatile food yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Dunia usaha pelaku logisik rantai pasok menilai bahwa stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok perlu ditopang dengan reformasi rantai pasok yang terintegrasi.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) sekaligus Senior Vice President Federasi Internasional Asosiasi Freight Forwarders (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai, stabilitas harga bahan pangan pada periode musiman Ramadan dan Idul Fitri terus menjadi isu tahunan yang memerlukan pendekatan struktural yang strategis, khususnya dari sisi logistik rantai pasok. 

"Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting yang sudah dilakukan sebagai bagian intervensi jangka pendek dalam meredam volatilitas harga bahan pokok. Namun secara struktural secara jangka panjang, stabilitas harga juga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan," ucapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (23/2).

Lebih lanjut, Yukki melihat pada perspektif makro, harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat. Sementara pada perspektif logistik rantai pasok, volatilitas harga sering dipicu oleh disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan supply-demand antarwilayah, bottleneck transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.

"Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows, freight cost, port performance, dan governance. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai stakeholders relevan pelaku usaha logistik," tambahnya.

Untuk mendorong reformasi struktural agar menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dalam jangka panjang, Yukki menjabarkan tiga rekomendasi kebijakan pada tata kelola reformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional.

Pertama, penguatan konektivitas domestik dan efisiensi pelabuhan. Hal ini penting sehingga pergerakan barang antarpulau harus cepat, terjangkau, dan terprediksi. Pelabuhan dan multimoda menjadi tulang punggung stabilitas distribusi.

Kedua, integrasi data real-time dan early warning system. Hal ini mencakup integrasi data produksi, stok, arus barang, dan harga untuk mencegah kelangkaan serta spekulasi.

Ketiga, penguatan koordinasi pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci yang menggerakan kebijaakan dalam menjaga keseimbangan pasar, khususnya dari sisi pemerintah dengan pelaku usaha, freight forwarders, operator pelabuhan, dan distributor bahan pokok.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan tiga pendekatan logistik rantai pasok ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam jangka panjang, sehingga tahan terhadap lonjakan musiman seperti tingginya permintaan dalam periode Ramadan-Idul Fitri. Sebab, sistem logistik yang kuat bukan hanya menggerakkan barang tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional," tandas Yukki. (Fal/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Mirza
Berita Lainnya