Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENGAMAT pertanian, Syaiful Bahari menduga kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras dari gabah petani dengan beras yang lebih murah agar tetap mendapatkan keuntungan.
"Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET baik gabah atau beras itu harus hati-hati. Pasti ada dampak negatifnya, seperti cara-cara pengoplosan tersebut," ujar Syaiful saat dihubungi, Rabu (16/7).
Syaiful juga turut menyoroti rencana pemerintah yang mau menaikkan HET beras medium. Ia menilai, bahwa kebijakan pemerintah yang hanya berfokus menaikkan HET dalam kondisi adanya beras oplosan yang ramai diperbincangkan ini sudah pasti memicu kenaikan harga beras untuk konsumen.
"Lantas sampai kapan perlombaan naikan HET berhenti? Ini pokok pangkalnya karena produktivitas pertanian kita yang tidak pernah naik-naik. Jadi akar persoalannya bukan di harga tetapi di produksi, di hulunya," pungkasnya. (Fal/M-3)
Praktik pengoplosan beras bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk nyata kejahatan terstruktur yang merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap negara.
Sejatinya ada tiga produsen dari lima merek beras tak sesuai standar mutu dan takaran yang telah dilakukan tahap penyidikan.
KEPOLISIAN Daerah Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat
YLKI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi beras.
Dalam kasus ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Aprindo menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel. Sebelumnya beras premium sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu.
Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi memudahkan pilihan karena kategori lebih sederhana. Namun, fleksibilitas harga membuat masyarakat harus lebih jeli, sebab harga bisa lebih fluktuatif mengikuti pasokan dan permintaan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan dua Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis medium dan premium kini sudah tidak relevan.
KETUA Umum Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan harga jual beras premium sebesar Rp200 per kilogram.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved