Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan dua Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis medium dan premium kini sudah tidak relevan. Hal itu terbukti dari harga beras di pasar yang kerap ditemui tidak sesuai dengan HET.
"Kalau sudah tidak relevan buat apa dipakai kebijakan HET. Karena selama ini penghitungan HET tidak mempertimbangkan harga pokok produksi (HPP) yang riil di lapangan. Apakah semua rantai produksi dari panen sampai jadi beras dihitung? Dari sini pemerintah tidak pernah terbuka bagaimana sampai mereka mendapatkan harga HET beras medium dan premium," ucap Syaiful saat dihubungi, Minggu (27/7).
Kendati demikian, Syaiful menyebut bahwa kebijakan pemerintah menciptakan dua HET bertujuan agar masyarakat kecil menengah bisa beli beras terjangkau meskipun kualitasnya lebih rendah, seperti beras medium. Namun demikian, kebijakan ini justru menciptakan diskriminasi di mana korporasi beras besar dengan teknologi modernnya bisa mengambil keuntungan lebih besar karena bermain di beras premium yang HET nya Rp14.900 per kg.
"Padahal membuat produksi beras medium yang dilakukan penggilingan padi kecil menengah dan premium oleh korporasi besar, harga gabahnya sama. Makanya sebagian besar industri beras kecil menengah saat ini pada bangkrut dan tutup, karena sudah tidak mampu memproduksi beras dengan HPP gabah yang tinggi," beber dia.
Ia menjabarkan bahwa dinamika harga beras di pasar itu bukan mengacu HET, akan tetapi seberapa banyak suplai beras di pasar. Apabila suplai beras sedikit, lanjut Syaiful, otomatis harga beras mahal. Begitupun sebaliknya, apabila suplai beras melimpah, maka harga beras otomatis akan mengalami penurunan.
"Agar suplai beras di pasar besar maka produktivitas padi juga harus tinggi. Demikian juga dengan cadangan beras nasional harus aman agar harga di pasar tetap terkontrol. Tugas pemerintah adalah menaikkan produksi gabah dan beras ini. Jadi, ini yang harus diprioritaskan, perbaiki sektor hulu dengan meningkatkan produktivitas hasil panen padi supaya harga beras kembali normal seperti sepuluh tahun yang lalu," terangnya. (Fal/M-3)
PEMERINTAH menargetkan kebijakan satu harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional mulai 2026.
pemerintah harus mulai serius mengatur penggilingan padi kecil, penggilingan padi menengah, dan penggilingan padi besar agar tetap bisa hidup bersama.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras ke pasar tetap berjalan, meskipun beberapa ritel modern sempat mengalami kekosongan beras premium.
Dengan HET premium itu, risikonya ada pabrik yang tidak berani produksi karena harga bahan baku gabah dan dari petani masih tinggi.
Kelangkaan beras premium di pasaran terjadi karena produsen sudah telanjur memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar.
Dalam kegiatan ini, Polsek Pamanukan menjual beras Bulog SPHP seberat 5kg dengan harga Rp 60.000 per kantong.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait menanggapi serius persoalan harga dan ketersediaan beras yang masih menjadi keluhan utama konsumen.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa penyaluran beras oleh Perum Bulog berjalan sesuai dengan penugasan resmi pemerintah.
Kebijakan Bapanas yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium sangat kontradiktif dengan klaim pemerintah terkait surplus beras dan swasembada pangan.
Kelangkaan beras premium di pasaran terjadi karena produsen sudah telanjur memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved